KPU Pleno Ulang Pilkada Sumba Barat Daya  

Reporter

Kamis, 26 September 2013 13:37 WIB

Ilustrasi Pilkada. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

TEMPO.CO, Kupang - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumba Barat Daya menggelar pleno ulang rekapitulasi perolehan suara dan penetapan calon terpilih pemilu kepala daerah. Pleno berlangsung setelah ditemukan dugaan kecurangan pada pemilihan 5 Agustus 2013 lalu.

Rapat pleno review ini dipimpin Ketua KPU Sumba Barat Daya Yohanes Bili Kii bersama dua anggota KPU lainnya. Rapat pleno ini dihadiri saksi dari dua pasangan calon bupati, yakni Kornelis Kodi Mete-Daud Lende Umbu Moto dan Yakob Malo Bulu-Johanis Mila Mesa Gelu. Namun saksi dari pasangan Markus Dairo Talu-Ndara Tanggu Kaha tidak datang.

Bili mengatakan, pleno ini digelar ulang karena temuan dugaan manipulasi suara di dua kecamatan, yakni Wewewa Tengah dan Wewewa Barat, yang kini ditangani aparat Kepolisian Resor Sumba Barat. "Pleno ulang hanya untuk dua kecamatan itu," katanya.

Pleno ini, menurut dia, tidak bermaksud untuk membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah menolak gugatan pasangan calon nomor 2, yakni Kornelis Kodi Mete-Daud Lende Umbu Moto. Keputusan Mahkamah Konstitusi ini membuat calon pasangan bupati Markus Dairo Talu-Ndara Tanggu Kaha memenangi pemilihan.

Pleno ini, katanya, untuk menindaklanjuti temuan Plores Sumba Barat dalam rangka penyidikan kasus pidana. "Kami harus mengoreksinya karena pleno sebelumnya cacat materiil," katanya.

YOHANES SEO

Topik Terhangat
Mobil Murah | Kontroversi Ruhut Sitompul | Guyuran Harta Labora | Info Haji | Tabrakan Maut

Berita Lainnya
Bawa Investor Korea, Anak Luthfi Hasan Dapat Saham
Luthfi Minta Mobil, Fathanah Diduga Tilap Uangnya
Luthfi Hasan Punya Saham di Perusahaan Minyak
Pengacara Luthfi Sebut Jaksa dan Hakim Ulur Sidang







Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya