307.766 Pemilih Pangandaran Nyoblos di Ciamis  

Reporter

Editor

Alia fathiyah

Minggu, 22 September 2013 10:45 WIB

Warga menyaksikan masyarakat adat Kampung Kuta Ciamis saat memeragakan prosesi adat pesta panen di Kampung Paniisan, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (31/5). Sejumlah kampung adat di Jawa Barat menampilkan keragaman ritual langka untuk dikenalkan pada warga umum. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Ciamis - Warga Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, masih memiliki hak pilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Ciamis yang dilaksanakan Ahad, 22 September 2013. Jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada Ciamis di Pangandaran sebanyak 307.766 orang.

Sesuai peraturan perundang-undangan, kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ciamis, Kikim Tarkim, pemilih di daerah otonom baru (DOB) masih terdaftar atau mempunyai hak pilih di kabupaten induk sebelum pemekaran. "Mendagri juga menegaskan bahwa Kabupaten Pangandaran yang terdiri 10 kecamatan masih menggunakan hak pilih dalam Pilkada Ciamis. Itu sudah final. Kita lakukan kegiatan-kegiatan (sosialisasi pilkada) di Kabupaten Ciamis, termasuk di Kabupaten Pangandaran," ia menjelaskan.

Kikim berharap, warga Pangandaran dapat menyalurkan hak pilihnya dalam Pilkada Ciamis. KPU Ciamis menargetkan tingkat partisipasi warga Pangandaran dalam pilkada mencapai 73 persen. "Kami harap sama seperti partisipasi pada Pilgub Jabar," ujarnya.

Pilkada Ciamis diikuti empat pasangan calon. Tiga pasangan berasal dari partai politik dan satu pasangan dari jalur perseorangan.

Pasangan nomor urut satu, Iing Syam Arifin-Jeje Wiradinata, diusung Partai Golkar, PDI Perjuangan, dan PPP. Pasangan nomor urut dua, Bagus Arief Wiwaha-Akasah, diusung Partai Demokrat. Pasangan nomor tiga, Budi Kurnia-Mita Permatasari, diusung PAN, PBB, PKB, PKS, Hanura, dan Gerindra. Serta pasangan nomor empat, Heddy Suhendra-Yedi, dari jalur perseorangan.

Adapun koalisi partai pengusung pasangan Iing-Jeje mempunyai 24 kursi di parlemen, pengusung Bagus-Akasah mempunyai sembilan kursi, dan pengusung Budi-Mita mempunyai 19 kursi parlemen.

CANDRA NUGRAHA

Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya