Habibie dan JK akan Hadiri Pelantikan Ridwan Kamil

Reporter

Editor

Eni Saeni

Minggu, 15 September 2013 16:19 WIB

Walikota Bandung terpilih Ridwan Kamil. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

TEMPO.CO, Bandung - Sejumlah tokoh nasional dan partai akan menghadiri pelantikan Walikota Bandung dan wakilnya di gedung DPRD Kota Bandung, Senin, 16 September 2013. Beberapa nama yang sudah dipastikan hadir, antara lain Prabowo Subianto, Jusuf Kalla, serta Anis Matta.

Ridwan Kamil dan Oded Muhammad Danial akan dilantik sebagai Walikota Bandung dan wakilnya dalam sidang paripurna istimewa DPRD Kota Bandung. Pasangan usungan PKS, Gerindra, dan koalisi partai non-parlemen tersebut memenangkan pemilihan pada 23 Juni 2013 lalu.

Wakil Walikota yang akan dilantik, Oded M Danial mengatakan, prosesi pelantikan akan dimulai pukul 09.00 WIB. Acara prosesi setelah pembukaan sidang, antara lain akan diisi sambutan Gubernur Jawa Barat yang disampaikan langsung oleh Ahmad Heryawan.

Hadirin dari kalangan tokoh dan petinggi partai, kata Oded, diantaranya mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, bekas Presiden BJ Habibie, Wakil Ketua DPR RI Mohamad Sohibul Imam. "Dia adik kandung saya, sekarang sudah di Bandung," ujar Oded kepada Tempo, Ahad, 15 September 2013. Selain itu, kata dia, bakal hadir pula Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, juga Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta.

Kehadiran beberapa tokoh tersebut juga dibenarkan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Apipudin. Sejumlah tokoh yang akan hadir, kata dia, yaitu BJ Habibie, Jusuf Kalla, Prabowo, dan Aburizal Bakrie. "Dari informasi pengurus Partai Gerindra, Prabowo dipastikan akan hadir," ujarnya.

Dari informasi yang dihimpun Tempo, rencananya akan ada aksi unjuk rasa di hari pelantikan tersebut oleh sejumlah elemen, salah satunya dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat. Direktur Walhi Jabar Dadan Ramdan mengatakan, aksi unjuk rasa tadinya terkait desakan agar Bandung punya 30 persen ruang terbuka hijau dan reformasi birokrasi. "Setelah melihat peta politik yang ada, rencana aksi diundur. Kami akan melihat dulu kinerja Walikota baru selama 3 bulan," katanya.



ANWAR SISWADI

Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya