Versi LSI, Awang Faroek Unggul

Reporter

Selasa, 10 September 2013 16:51 WIB

Awang Faroek Ishak dan Mukmin Faisyal. ANTARA/Amirullah

TEMPO.CO, Samarinda - Calon inkumben Awang Faroek Ishak memenangi pemilihan Gubernur Kalimantan Timur versi hitung cepat Lingkaran Survei Indonesia (LSI) bersama Citra Publik Indonesia. Pasangan nomor urut satu ini unggul dengan 42,49 persen suara.

Adapun dua kandidat lainnya, Farid Wadjdy-Aji Sofyan Alex mendapat dukungan 20,78 persen pemilih dan pasangan Imdaad Hamid-Ipong Muchlisoni, yang bernomor urut tiga ini, mendapat 36,73 persen suara. "Awang Faroek Ishak menang dari dua pesaingnya," kata Hanggoro D.P., Direktur Citra Publik Indonesia, kepada wartawan, Selasa, 10 September 2013.


Menurut dia, hasil hitung cepat ini hanya merupakan alat ukur yang disajikan LSI untuk konsumsi umum. Hasil ini, menurut dia, hanya bisa dijadikan acuan untuk penghitungan manual. Dia mengatakan jumlah sampling sebanyak 300 TPS dari 8.082 TPS yang tersebar se-Kalimantan Timur. "Sampling error kurang-lebih 1 persen," kata dia.

Berdasarkan hasil hitung cepat, Awang Faroek Ishak-Mukmin Faisyal hampir menang di seluruh wilayah Kalimantan Timur. Hanya pasangan nomor urut tiga yang bisa menyaingi dengan memenangi empat daerah, yakni Balikpapan, Bontang, Paser, dan Penajam Paser Utara. Sedangkan di sepuluh daerah lainnya, semua suara dimenangi Awang Faroek Ishak.


FIRMAN HIDAYAT

Berita Lainnya:
Wawancara Kocak Vicky Eks Zaskia Gotik di YouTube
Harisson Ford Naik Meja Menteri untuk Betulkan AC
Menhut Tak Nyaman dengan Pertanyaan Harrison Ford
Cerita Pacar Dul Sebelum Kecelakaan
Jenis Mobil Dul, Mitsubishi Lancer EX, Bukan Evo X

Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya