TEMPO.CO, Kediri-Sidang pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri menetapkan pasangan Abdulah Abubakar - Lilik Muhibah sebagai Walikota dan Wakil Walikota Kediri terpilih periode 2013 - 2018. Mereka meraih 67.915 suara dari 206.340 dafatr pemilih tetap.
“Hasil perhitungan manual kami bisa dipertanggungjawabkan,” kata Ketua KPUD Kota Kediri Agus Rofiq, Selasa 3 September 2013.
Posisi kedua diraih pasangan inkumben Walikota Kediri Samsul Ashar yang berpasangan dengan CEO Kesebelasan Persik Sunardi dengan perolehan 63.784 suara. Hasil ini sekaligus mengakhiri rezim pemerintahan Samsul Ashar dalam lima tahun pemerintahannya.
Penetapan walikota dan wakil walikota terpilih ini sempat diwarnai aksi unjuk rasa para pendukung Samsul Ashar. Mereka berunjuk rasa di depan kantor KPU Jalan Jaksa Agung Suprapto menuntut pembatalan penetapan pasangan calon. Dalam orasinya, massa menuding Ketua KPU Agus Rofiq tidak netral dan memihak salah satu calon dalam pemungutan suara 29 Agustus kemarin. Karena itu perwakilan Samsul menolak menandatangani berita acara penetapan di kantor KPU dan menyatakan walk out. “Penetapan ini cacat hukum,” kata Jaka Siswa Lelana, Ketua DPC Demokrat Kota Kediri sekaligus Ketua Tim Pemenangan Samsul Ashar.
Selain menolak hasil penghitungan KPU, mereka juga akan menggugat KPU ke Mahkamah Konstitusi karena pelanggaran pemilukada yang dilakukan. Kubu Samsul mengklaim memiliki bukti kecurangan saat pemungutan suara dilakukan yang berujung pada kemenangan Abdulah Abubakar. Di antaranya adalah tidak tersegelnya sejumlah kotak suara di lima kelurahan.
KPU mengaku kehabisan stiker segel dan menggantinya dengan bentangan garis polisi untuk menjaga keamanan surat suara. Jaka cs akan menggugat KPU dan menuntut pemecatan Agus Rofiq sebagai Ketua KPU. Mahkamah Agung juga didesak membatalkan hasil pemilukada dan mencoret pasangan Abdulah Abubakar dari peserta pemilihan.
Ketua Tim Penasehat Hukum Abdulah Abubabakar Nurbaedah mengaku siap melayani gugatan itu. Dia juga telah mengumpulkan berbagai bukti pelanggaran yang dilakukan Samsul Ashar. “Kami juga siapkan materi pembelaan atas tuduhan mereka soal money politic.”
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.
