Moeldoko Salip Calon Panglima dari Angkatan Udara  

Reporter

Editor

Anton William

Rabu, 31 Juli 2013 13:59 WIB

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Moeldoko. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat militer dari Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia, Rizal Darma Putra, mengatakan calon yang menggantikan Laksamana Agus Suhartono harusnya berasal dari Angkatan Udara. Alasannya, setelah Reformasi 1998, ada perjanjian tak tertulis yang merotasi Panglima TNI dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

"Harusnya setelah Agus, giliran Angkatan Udara. Tapi anehnya kembali ke Angkatan Darat, yakni Jenderal Moeldoko," ucap Rizal ketika dihubungi Rabu, 31 Juli 2013. Menurut dia, hal ini membuktikan Angkatan Darat memiliki kekuatan politik yang lebih besar ketimbang angkatan lain.

Rizal mengatakan, pengajuan Moeldoko sebagai calon tunggal Panglima TNI ada kemungkinan karena dekat dengan ipar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yakni Pramono Edhie Wibowo. Ketika Pramono menjadi Panglima Daerah Militer III Siliwangi, lanjut dia, Moeldoko menjadi wakilnya. Sementara saat Pramono menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, Moeldoko kembali mendampingi.

"Rencananya yang jadi Panglima TNI, Pramono, namun karena sudah pensiun harus orang yang dipercaya oleh Pramono," ucap Rizal. Kedekatan inilah menyebabkan pemilihan Panglima TNI sarat dengan muatan politik.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajukan Jenderal Moeldoko
sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia menggantikan Laksamana Agus Suhartono. Laksamana Agus Suhartono akan pensiun bulan depan. Moeldoko sendiri baru dua bulan menggantikan Jenderal Pramono Edhie Wibowo sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Sebelum menjabat Kasad, Moeldoko merupakan sebagai Wakil Kasad.

Sebelum reformasi, jabatan Panglima TNI selalu dijabat jenderal dari Angkatan Darat. Pergiliran antarangkatan dimulai dari penunjukan Widodo AS dari Angkatan Laut sebagai Panglima. Setelah itu, jabatan Panglima dipegang oleh jenderal dari dua angkatan lain. Pergiliran berikutnya dimulai dari penunjukan Djoko Santoso dari Angkatan Darat. Ia digantikan Agus Suhartono dari Angkatan Laut. Berdasarkan siklus kepemimpinan sebelumnya, seharusnya jabatan Panglima menjadi "jatah" Angkatan Udara.


SUNDARI
Terpopuler:
Joe Taslim Pindah Agama Demi Cinta

Berseteru dengan Ahok, Haji Lulung Pergi Umrah

Bang Ucu: PKL Bongkar Sendiri atau Saya Bakar

Briptu Rani Resmi Dipecat Polda Jawa Timur

SBY ke Lumajang, Dukun Semeru Dikerahkan


Berita terkait

Apa Syarat Menjadi Panglima TNI Menurut UU Nomor 34 Tahun 2004?

1 November 2023

Apa Syarat Menjadi Panglima TNI Menurut UU Nomor 34 Tahun 2004?

Panglima TNI dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat Kepala Staf Angkatan.

Baca Selengkapnya

Ihwal Panglima TNI yang Diperpanjang Masa Jabatannya

24 November 2022

Ihwal Panglima TNI yang Diperpanjang Masa Jabatannya

Ketua DPR RI Puan Maharani akan mengumumkan calon Panglima TNI pada Senin, 28 November 2022.

Baca Selengkapnya

Hari Ini 75 Tahun Lalu Jenderal Soedirman Dilantik Jadi Panglima TNI, Bagaimana Riwayat TNI?

27 Juni 2022

Hari Ini 75 Tahun Lalu Jenderal Soedirman Dilantik Jadi Panglima TNI, Bagaimana Riwayat TNI?

institusi pertahanan negara tidak langsung berdiri dengan nama Tentara Nasional Indonesia, atau disingkat TNI, termasuk jabatan Panglima TNI.

Baca Selengkapnya

Prabowo Bertemu KASAD Dudung Bahas Rencana Modernisasi Alutsista

31 Desember 2021

Prabowo Bertemu KASAD Dudung Bahas Rencana Modernisasi Alutsista

Prabowo memang tengah banyak menemui Kepala matra. Selasa lalu, ia juga menerima kunjungan KASAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo

Baca Selengkapnya

Ketimbang Menjabat Menteri, Luhut Sebut Lebih Enak Jadi Tentara

2 Mei 2020

Ketimbang Menjabat Menteri, Luhut Sebut Lebih Enak Jadi Tentara

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memilih bertugas sebagai tentara ketimbang menteri.

Baca Selengkapnya

Reformasi TNI di Masa Presiden Jokowi Dinilai Berjalan Mundur

7 Februari 2018

Reformasi TNI di Masa Presiden Jokowi Dinilai Berjalan Mundur

Sejumlah kalangan menilai reformasi di tubuh TNI mengalami langkah mundur di masa Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Polri Dinilai Beri Pintu Masuk TNI Masuk ke Ranah Ketertiban

4 Februari 2018

Polri Dinilai Beri Pintu Masuk TNI Masuk ke Ranah Ketertiban

Pengamat hukum Bivitri Susanti meminta nota kesepahaman Polri dan TNI soal pemeliharaan keamanan dan ketertiban dibatalkan.

Baca Selengkapnya

YLBHI: Sistem Peradilan Militer Harus Segera Diperbarui

16 Desember 2017

YLBHI: Sistem Peradilan Militer Harus Segera Diperbarui

Pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum Julius Ibrani mengatakan reformasi sektor militer di Indonesia masih belum mencapai targetnya.

Baca Selengkapnya

Begini Cara Hadi Tjahjanto Cegah TNI Terlibat Politik Praktis

8 Desember 2017

Begini Cara Hadi Tjahjanto Cegah TNI Terlibat Politik Praktis

Marsekal Hadi Tjahjanto akan menjabat sebagai Panglima TNI saat Indonesia mulai memasuki tahun politik, pilkada 2018 dan pemilu 2019.

Baca Selengkapnya

Jadi Panglima, Hadi Tjahjanto Usung Network Centric Warfare

6 Desember 2017

Jadi Panglima, Hadi Tjahjanto Usung Network Centric Warfare

Marsekal Hadi Tjahjanto akan menerapkan konsep network centric warfare. Hadi Tjahjanto menyebut ini program prioritasnya.

Baca Selengkapnya