Pengajuan Moeldoko Jadi Panglima TNI Dinilai Tepat

Senin, 29 Juli 2013 21:41 WIB

Letjen Moeldoko. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Militer Andi Widjajanto mengatakan pengajuan nama Jenderal Moeldoko menjadi Panglima TNI menggantikan Laksamana Agus Suhartono, merupakan keputusan yang tepat. Jenjang karier Moeldoko dari awal sebagai prajurit, sampai terakhir sebagai KSAD dinilai baik.

"Dia adalah lulusan terbaik Akademi Militer Akmil 1981, dia kapabel, professional dan dekat dengan rakyat," ujar Andi Widjajanto ketika dihubungi Tempo, Senin, 29 Juli 2013. Selain itu, ketika menjabat KSAD, tidak ada reaksi politik yang buruk menyangkut kinerjanya.

Menurut Andi, Moeldoko dikenal tegas dalam memimpin pasukannya dan memerintahkan bawahannya patuh terhadap hukum. Dia pernah meminta prajurit TNI tidak terbiasa melakukan pelanggaran di masyarakat seperti melanggar peraturan lalu lintas, arogan di jalan raya, disersi serta menggunakan narkoba.

Moeldoko adalah lulusan terbaik Akademi Militer (Akmil) 1981. Lepas dari pendidikan kemiliteran, Moeldoko menduduki jabatan Wadan Yonif 202/Tajimalela, Danyonif 201/Jaya Yudha, Dandim 0501 BS/Jakarta Pusat, Sespri Wakasad, Pabandya-3 Ops PB-IV/Sopsad. Karier Moeldoko makin bersinar ketika menjabat sebagai Panglima Divisi I Kostrad (Pangdivif-1 Kostrad) dan dipindahtugaskan sebagai Pangdam pertama Kodam Tanjungpura pada 2010.

Seperti diketahui, Laksamana Agus Suhartono akan memasuki masa pensiun pada Agustus 2013. Panglima TNI direncanakan akan diganti bersamaan dengan Kapolri. Sebelumnya DPR telah menerima surat dari Presiden tentang calon pengganti Panglima TNI. Di dalam daftar tersebut nama Moeldoko disebut-sebut sebagai kandidat.

GALVAN YUDISTIRA

Topik Terpanas:
Anggita Sari
| Bisnis Yusuf Mansur | Kursi Panas Kapolri | Hormon Daging Impor | Bursa Capres 2014


Berita Terpopuler:
7 Pengacara Bermasalah versi ICW

Suap MA, KPK Bidik Pelaku Selain Mario dan Djodi

Rachell Dougall, Teman Ratu Narkoba Kerobokan?

Pengacara Mario: KPK Jangan Umbar Wacana

ICW: Pengadilan Tipikor Siaga Satu

Berita terkait

Apa Syarat Menjadi Panglima TNI Menurut UU Nomor 34 Tahun 2004?

1 November 2023

Apa Syarat Menjadi Panglima TNI Menurut UU Nomor 34 Tahun 2004?

Panglima TNI dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat Kepala Staf Angkatan.

Baca Selengkapnya

Ihwal Panglima TNI yang Diperpanjang Masa Jabatannya

24 November 2022

Ihwal Panglima TNI yang Diperpanjang Masa Jabatannya

Ketua DPR RI Puan Maharani akan mengumumkan calon Panglima TNI pada Senin, 28 November 2022.

Baca Selengkapnya

Hari Ini 75 Tahun Lalu Jenderal Soedirman Dilantik Jadi Panglima TNI, Bagaimana Riwayat TNI?

27 Juni 2022

Hari Ini 75 Tahun Lalu Jenderal Soedirman Dilantik Jadi Panglima TNI, Bagaimana Riwayat TNI?

institusi pertahanan negara tidak langsung berdiri dengan nama Tentara Nasional Indonesia, atau disingkat TNI, termasuk jabatan Panglima TNI.

Baca Selengkapnya

Prabowo Bertemu KASAD Dudung Bahas Rencana Modernisasi Alutsista

31 Desember 2021

Prabowo Bertemu KASAD Dudung Bahas Rencana Modernisasi Alutsista

Prabowo memang tengah banyak menemui Kepala matra. Selasa lalu, ia juga menerima kunjungan KASAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo

Baca Selengkapnya

Ketimbang Menjabat Menteri, Luhut Sebut Lebih Enak Jadi Tentara

2 Mei 2020

Ketimbang Menjabat Menteri, Luhut Sebut Lebih Enak Jadi Tentara

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memilih bertugas sebagai tentara ketimbang menteri.

Baca Selengkapnya

Reformasi TNI di Masa Presiden Jokowi Dinilai Berjalan Mundur

7 Februari 2018

Reformasi TNI di Masa Presiden Jokowi Dinilai Berjalan Mundur

Sejumlah kalangan menilai reformasi di tubuh TNI mengalami langkah mundur di masa Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Polri Dinilai Beri Pintu Masuk TNI Masuk ke Ranah Ketertiban

4 Februari 2018

Polri Dinilai Beri Pintu Masuk TNI Masuk ke Ranah Ketertiban

Pengamat hukum Bivitri Susanti meminta nota kesepahaman Polri dan TNI soal pemeliharaan keamanan dan ketertiban dibatalkan.

Baca Selengkapnya

YLBHI: Sistem Peradilan Militer Harus Segera Diperbarui

16 Desember 2017

YLBHI: Sistem Peradilan Militer Harus Segera Diperbarui

Pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum Julius Ibrani mengatakan reformasi sektor militer di Indonesia masih belum mencapai targetnya.

Baca Selengkapnya

Begini Cara Hadi Tjahjanto Cegah TNI Terlibat Politik Praktis

8 Desember 2017

Begini Cara Hadi Tjahjanto Cegah TNI Terlibat Politik Praktis

Marsekal Hadi Tjahjanto akan menjabat sebagai Panglima TNI saat Indonesia mulai memasuki tahun politik, pilkada 2018 dan pemilu 2019.

Baca Selengkapnya

Jadi Panglima, Hadi Tjahjanto Usung Network Centric Warfare

6 Desember 2017

Jadi Panglima, Hadi Tjahjanto Usung Network Centric Warfare

Marsekal Hadi Tjahjanto akan menerapkan konsep network centric warfare. Hadi Tjahjanto menyebut ini program prioritasnya.

Baca Selengkapnya