Enam Calon Bupati Subang Lolos Tes Kesehatan

Reporter

Editor

Eni Saeni

Kamis, 18 Juli 2013 21:05 WIB

Surat suara Pilkada Walikota Bandung yang sudah tersortir dan dilipat di Bandung, Jawa Barat (9/6). TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Subang - Enam pasang bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang, Jawa Barat periode 2013-2018 yang akan bertarung dalam pilkada 8 September 2013, dinyatakan lolos tes kesehatan oleh tim medis Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Subang. "Keputusan tim medis IDI tersebut bersifat final," kata Ketua KPUD Kabupaten Subang, Ahmad Mudofir, kepada Tempo, di kantornya, Kamis, 18 Juli 2.

Menurut dia, keenam pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Subang yang dinyatakan lolos tes kesehatan tersebut yakni pasangan bupati inkumben Ojang Sohandi-Imas Aryumningsih yang diusung koalisi PDIP dan Partai Golkar.

Pasangan Agus Masykur-Asep Rohmat Dimyati yang diusung koalisi PKS dan PAN, pasangan K.H Ahmad Juanda-Ade Suhaya digadang-gadang Partai Demokrat, pasangan Makmur Sutisna-Asep Muslihat yang diusung Partai Hanura dan gabungan 18 partai nonparlemen.

Dan, dua pasangan dari jalur perseorangan yakni Atin Supriyatin(Ketua DPRD Subang inkumben) -Nina Nurhayati (isteri mantan Bupati Subang Eep Hidayat) serta pasangan M Riza Chanafi-Ade Kosasih.

Ketua Tim Medis IDI Subang, Ahmad Nasuhi menyatakan, hasil tes kesehatan dan tes kematangan jiwa yang telah direkomendasikan ke KPUD tersebut bersifat rahasia dan tidak dapat dipublikasikan. Jika hasil tes kesehatan dan tes kematangan jiwa tersebut ingin dipubilkasikan ke masyarakat umum, maka, harus ada izin dari calon bersangkutan. "Kalau ada kebocoran (hasil tes) saya jamin bukan berasal dari IDI dan KPUD," kata dia.

Ketua Divisi Umum Panwas Pemilukada Kabupaten Subang, Muhiban, menilai semua proses tes kesehatan dan kematangan kejiawaan yang berlangsung selama tiga hari tersebut, sudah sesuai dengan prosedur hukum. "Kami tak menemukan satu pelanggaran pun baik yang dilakukan para bakal calon bupati dan wakil bupati KPUD dan IDI," ujar Muhiban.

NANANG SUTSNA

Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya