TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Pramono Anung menyatakan komitmen pemerintah sedang diuji dalam pemberantasan korupsi. Pemerintah diminta tidak melakukan sesuatu yang bisa melemahkan semangat pemberantasan korupsi, termasuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang mengatur syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.
"Orang melihat keteguhan hati dalam krisis," kata Pramono saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 15 Juli 2013. Dia menyatakan, semangat PP Remisi sudah baik karena mereka yang sudah benar-benar tobat dan berkelakuan baik saja yang memperoleh remisi.
PP 99 antara lain mengatur pemberian remisi kepada narapidana korupsi, narkoba, dan terorisme, mesti memenuhi persyaratan khusus. Remisi hanya bisa diberikan dengan syarat narapidana bersedia menjadi justice collabolator dan membayar uang pengganti untuk koruptor.
Ratusan narapidana meminta pemerintah merevisi peraturan itu. Surat diajukan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lewat Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso. Priyo membantah mewakili koruptor mendesak perubahan PP 99.
Hampir berbarengan dengan itu, sehari setelah kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta, Medan, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin mengeluarkan Surat Edaran Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Menteri Amir dalam surat tertanggal 12 Juli 2013 itu menyatakan yang terkena PP remisi adalah narapidana yang putusan berkekuatan hukum tetap setelah 12 November 2013.
Pramono menilai surat edaran ini justru melemahkan pemerintah. Respons yang diberikan, kata Pramono, terlalu cepat dan mengesankan pemerintah salah langkah. Padahal, persoalan di Tanjung Gusta bukan soal remisi.
Menurut dia, kerusuhan ini lebih karena persoalan manajemen LP. Narapidana merasa tidak diberikan hak dasar, kelebihan kapasitas, dan pencampuradukkan jenis narapidana. Menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu, solusi untuk persoalan ini adalah membangun penjara-penjara baru untuk menampung narapidana.
