Sejumlah praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri meluapkan kegembiraan usai upacara wisuda IPDN di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Kamis (6/9). TEMPO/Prima Mulia
TEMPO.CO, BANDUNG-Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) memperbaiki sistem penerimaan untuk praja baru 2013. Seleksi praja akan melibatkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara serta Komisi Pemberantasan Korupsi.
Pelaksana Tugas Rektor IPDN Sadu Wasistiono mengatakan, penerimaan praja baru akan dibuka mulai 1-13 Juli 2013. Pendaftaran yang terbuka untuk umum itu akan diiklankan di koran. Ia menjamin, pendaftaran hingga kuliah praja tanpa biaya sepeser pun. "Seluruh biaya gratis karena ditanggung APBN, tapi praja terhitung berhutang ke negara sehingga harus siap ditugaskan di mana saja," kata Sadu, Rabu 26 Juni 2013.
Beberapa tahun belakangan, tersiar kabar sogokan jutaan rupiah agar seseorang bisa menjadi praja IPDN. Isu terbaru, sogokan itu berbentuk gratifikasi seks. Menurut Sadu, isu tersebut sedang ditangani tim khusus dan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
Selain itu, tes masuk praja pada tahun ini tidak lagi hanya dibuat Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, kata Sadu, telah menyiapkan tes kompetensi dasar. KPK juga akan dilibatkan untuk seleksi praja baru ini.
Tahun ini, praja baru yang akan diterima sebanyak 2.000 orang. Kuota per propinsi masih dibahas tiap daerah. Tes model baru ini, kata Sadu, akan diterapkan di perguruan tinggi kedinasan lainnya. Nantinya, tes masuk dikerjakan calon pelamar langsung pada komputer. "Nanti hasilnya keluar hari itu juga setelah tes," ujarnya. Cara tes yang mengadopsi dari Jerman itu kini belum bisa diterapkan karena perlu ribuan komputer.
