20 Pasangan Kandidat Berebut Kursi Bupati Garut

Reporter

Editor

Eni Saeni

Senin, 17 Juni 2013 19:42 WIB

Gunung Guntur di Garut, Jawa Barat. id.wikipedia.org

TEMPO.CO, Garut -Sebanyak 20 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati melamar ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut, Jawa Barat. Para jawara yang berambisi menggantikan kursi mantan Bupati Aceng HM Fikri ini berasal dari kalangan selebritis, politisi, TNI, pengusaha, kepala desa, birokrat, inkumben, pengacara hingga aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat.

Hingga akhir pendaftaran, 15 Juni 2013, tercatat sebanyak enam pasangan berasal dari partai politik dan sisanya 14 pasangan berasal dari calon perseorangan. "Kita saat ini sedang melakukan proses verifikasi administrasi dan faktual," ujar Ketua KPU Garut, Aja Rowikarim, Senin, 17 Juni 2013.

Berkas para calon ini akan diverifikasi administrasi dan faktual pada 23 Juni-6 Juli mendatang. Pengumuman calon Bupatidilakukan pada 23 Juli dan pengambilan nomor urut pada 25 Juli. Pelaksanaan kampanye dijadwalkan selama 14 hari dari 22 Agustus-5 September, sedangkan pelaksanaan pemungutan suara pada 8 September.

Menurut Aja, dari 14 pasangan calon dari perseorangan hanya satu pasangan yang lolos memenuhi batas minimal dukungan, yakni pasangan Yamin Supriatna-Dadan Ramdani.

Pasangan lainnya masih harus melengkapi dukungan, termasuk penyanyi Deddy Dores dan vokalis setia band, Charli Van Haouten. "Jumlah dukungan yang harus dilengkapi dari 13 calon itu mencapai 1 juta dukungan atau setengahnya dari pemilih di kita," ujarnya.

Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Garut, Saefulloh mengatakan telah menerjunkan anggotanya untuk mengawasi proses verifikasi dukungan bagi calon perorangan. "Karena pada tahapan ini diduga akan terjadi peluang pelanggaran, diantaranya seperti pemalsuan tanda tangan dukungan," katanya.


SIGIT ZULMUNIR

Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya