Gus Ipul Cari Dukungan ke Basis Khofifah di Malang

Reporter

Rabu, 12 Juni 2013 20:52 WIB

Tempo/Dwi Narwoko

TEMPO.CO, Malang-Calon petahana wakil gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf , melanjutkan gerilya politiknya ke Malang Jawa Timur. Gus Ipul, sapaan Saifullah mengaku mendekati ulama dan kiai Nahdlatul Ulama di Malang Raya (Kabupaten/Kota Malang dan Kota Batu). "Meminta restu kiai," kata Gus Ipul disela acara silaturahmi, Rabu 12 Juni 2013.


Gus Ipul perlu mendatangi melakukan serangan darat lebih awal karena Malang memang merupakan basis Khofifah Indar Parawansa. Apalagi pengasuh Pesantren Al Hikam, Malang, yang juga bekas Ketua Umum PBNU, KH Hasyim Muzadi, merupakan pendukung utama Khofifah.


Ratusan pengurus dan simpatisan NU menghadiri silaturahmi ulama dan habaib di Gedung Kartini Kota Malang. Sepanjang pertemuan, Gus Ipul menyampaikan sejumlah keberhasilan dan prestasi Provinsi Jawa Timur selama dipimpin duet Karsa. Antara lain, kata dia, membersihkan Jawa Timur dari praktik prostitusi dan menyalurkan bantuan operasional sekolah diniyah. "Total selama empat tahun disalurkan dana untuk diniyah sebesar Rp 1,2 triliun," katanya.

Ketua PCNU Kota Malang Kiai Haji Marzuki Mustamar mengatakan jika hanya satu kader NU mencalonkan diri sebagai gubernur Jawa Timur, ia yakin akan meraih dukungan secara mutlak. Karena ada dua calon kader NU, Gus Ipul dan Khofifah maka suara NU pasti bakal terbelah. "Jika Gus Ipul membela kemungkaran haram hukumnya. Jika lurus dan memberantas kemungkaran tahu sendiri jawabannya," katanya sambil tertawa.

Marzuki Mustamar membantah memberikan dukungan langsung kepada pasangan Karsa. Menurutnya, pertemuan ulama dan habaib ini merupakan pertemuan untuk membangun silaturahmi dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur.


EKO WIDIANTO

Advertising
Advertising

Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya