Ganjar Pranowo Copoti Atribut Kampanye di Pohon  

Reporter

Kamis, 25 April 2013 17:38 WIB

Bakal calon Gubernur Jawa Tengah dari PDI- P, Ganjar Pranowo (kiri), berbincang dengan Gubernur DKI Jakarta, Jokowi di Car Free Day Jl Slamet Riyadi, Solo, Jateng, Minggu (17/3). ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

TEMPO.CO, Semarang - Calon gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mencabuti sendiri alat-alat peraga kampanye bergambar dirinya, yang tertempel di pepohonan. Aksi calon gubernur yang diusung PDIP Jawa Tengah itu dilakukan di Jalan Simongan Raya, sebelah Kelenteng Sampokong, Kamis 25 April 2013.

Aksi itu dilakukan karena Ganjar tidak setuju atribut kampanye bergambar dirinya dipasang serampangan, sehingga merusak lingkungan. "Memasang atribut kampanye di pohon itu tidak dapat dibenarkan. Apalagi dipaku. Itu merusak lingkungan," katanya.

Saat itu, Ganjar sedang dalam perjalanan dari Solo menuju Kendal. Anggota DPR itu berhenti sejenak kemudian mencabut baliho.

Memakai baju warna putih, ciri khasnya, Ganjar membawa tang dan linggis kecil, untuk mencabuti alat-alat kampanye berupa spanduk yang tertancap di pohon. Dia dibantu beberapa kader PDIP, mencongkel baliho sekaligus mencabut paku-paku yang tertancap di batang pohon.

Ganjar yang berpasangan dengan calon wakil gubernur Heru Sujatmoko (Bupati Purbalingga) itu meminta seluruh tim suksesnya tidak memasang alat kampanye di pepohonan. “Kami minta agar poster dan baliho yang masih di pohon dicabut dan dipindah,” kata dia. Dia meminta sosialisasi pemilihan gubernur dilakukan secara santun dan dengan semangat cinta lingkungan.

Saat ini, tahapan pemilihan gubernur Jawa Tengah, belum memasuki tahap kampanye. Dua hari lalu, Badan Pengawas Pemilu Jawa Tengah dan Satpol PP, juga mencopoti atribut kampanye para calon gubernur, yang terpasang di pinggir-pinggir jalan. Alasannya, pemasangan baru bisa dilakukan pada masa kampanye, dimulai pada 8 Mei mendatang.

ROFIUDDIN

Topik Terhangat:

#Ujian Nasional | #Bom Boston | #Lion Air Jatuh | #Preman Yogya


Baca juga:

Jokowi Tunjukkan Desain Perbaikan Kampung

May Day, Ahok: Akan Ada Panggung untuk Buruh

Sore, Jakarta dan Sekitarnya Bakal Diguyur Hujan

Jalan Layang Casablanca Selesai Dulu, Baru Audit

Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya