Pilkada 7 Kabupaten di Kalimantan Tengah Sepi  

Reporter

Kamis, 4 April 2013 20:10 WIB

Agustin Teras Narang. TEMPO/ Santirta

TEMPO.CO, Palangkaraya - Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang berlangsung serentak pada Kamis 4 April 2013 di tujuh kabupaten pemekaran di Provinsi Kalimantan Tengah tak dipenuhi para pemilih. Sebagai contoh, TPS 21 Kelurahan Bariwit di Kota Puruk Cahu, ibukota Kabupaten Murung Raya amat sepi pemilih. Dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yang mencapai 570 orang yang hadir hanya 49 pemilih.


“Saya minta penyelenggara Pilkada menjelaskan. Ada TPS di dalam kota, namun hanya 49 orang dari 570 yang terdaftar. Ada apa ini,” kata Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang usai memantai pelaksaan pilkada.


Sebanyak tujuh kabupaten menggelar pemilihan bupati dan wakil bupati mereka. Ketujuhnya adalah Kabupaten Barito Timur, Pulang Pisau, Murung Raya, Katingan, Sukamara, Lamandau dan Seruyan.


Teras mengatakan, ia belum mengetahui penyebab minimnya pemilih. “Saya juga sudah panggil camat setempat dan menanyakan mengapa tingkat partisipasi di TPS itu sangat rendah,”ujarnya.


Meski kesal, Teras mengatakan, secara umum pelaksanakan pilkada di 7 kabupten itu berjalan lancar, aman, dan tidak terjadi masalah. Gubernur memantau pelaksanaan pilkada di 3 kabupaten yakni Pulang Pisau, Murung Raya dan Barito Timur.


Advertising
Advertising

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kalimantan Tengah Theophilus Anggen mengatakan, kejadian di TPS 21 Kabupaten Murung Raya itu disebabkan para pedagang yang menjadi pemilih tidak ada di tempat. “Pedagang ini kan mobile, jadi tidak berada di lokasi,” ujarnya.



KARANA WW



Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya