TEMPO Interaktif, Yogyakarta: Kasus indikasi tidak netralnya institusi Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Kepolisian Kota Besar Yogyakarta menjelang pelaksanaan pemilihan umum presiden (pilpres) mendatang, masih terus diusut. Menindak-lanjuti pengusutan kasus "kaos Megawati" di Poltabes Yogyakarta itu, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan mengirim dua personilnya ke Jakarta untuk menemui Ketua DPD PDIP Jakarta, Sumiyati Soekarno, Sekretaris DPC PDIP Jakarta Utara, Sumaryono dan kantor ekspedisi Bhimaputra Expres."Walau Panwaslu Kota Yogyakarta sudah melakukan klarifikasi, menurut Panwaslu Provinsi ini belum tuntas. Kami masih menemukan sejumlah kejanggalan. Karena masalah ini sudah lintas provinsi, kami juga minta bantuan Panwaslu Pusat untuk mengusut masalah kaos di Poltabes itu," kata Wakil Ketua Panwaslu DIY, Ramdlon Naning didampingi anggotanya Muhammad Wafiek, di Yogyakarta, Kamis (26/8).Menurut rencana, Ketua Panwaslu Kota Yogyakarta, Teguh Basuki dan anggota Panwaslu Provinsi DIY Ahmad Husni akan berangkat ke Jakarta, Jumat (27/8). "Mereka akan mengusut, adakah hubungan antara Seno dengan PDIP. Selama ini, Seno hanya mengaku sebagai simpatisan. Tim juga akan mencari kejelasan, siapa yang mengirim kaos itu. Berdasarkan keterangan Seno, kaos itu dikirim oleh temannya, Sumaryono yang saat ini menjadi Sekretaris DPC PDIP Jakarta Utara. Padahal, dalam invois pengirimnya tertulis Ketua DPD PDIP DKI Jakarta, bukan Sumaryono, kata Wafiek.Syaiful Amin - Tempo News Room
Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip
12 jam lalu
Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip
Hakim MK Saldi Isra menyoroti tanda tangan pemilih pada daftar hadir TPS di Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, Bangkalan yang memiliki kemiripan bentuk.