Ketua PDIP Jatim Siap Jadi Calon Wakil Gubernur  

Reporter

Rabu, 27 Maret 2013 13:24 WIB

Bambang Dwi Hartono. dok TEMPO/Dwi Narwoko

TEMPO.CO, Surabaya - Wakil Wali Kota Surabaya Bambang Dwi Hartono mengaku tidak keberatan seandainya Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memintanya hanya untuk menjadi calon wakil gubernur.

Bambang, yang juga Wakil Ketua PDIP Jawa Timur ini, mengatakan, dirinya tidak terlalu berambisi ikut berkompetisi dalam pemilihan gubernur yang akan berlangsung Agustus 2013 mendatang. Apalagi bekas Wali Kota Surabaya ini juga diperintah partai untuk menjadi calon anggota legislatif pusat dari daerah pemilihan Jawa Timur satu, yang meliputi Surabaya dan Sidoarjo.

“Kalau dalam perkembangan politik, partai memerintahkan saya untuk menjadi calon wakil gubernur ataupun calon gubernur, apa boleh buat. Sebagai kader, saya harus loyal,” kata Bambang kepada Tempo, Rabu, 27 Maret 2013.

Bambang menambahkan, sejak awal dirinya tidak punya keinginan untuk maju dalam pemilihan gubernur. Karena itu, saat PDIP Jawa Timur membuka pendaftaran calon gubernur, dia tidak ikut. Saat diundang PDIP pusat untuk ikut fit and proper test pun Bambang juga tidak menghadirinya.

Bambang justru meminta agar partainya berpikir matang dalam menghadapi pemilihan Gubernur Jawa Timur. Sebab, meski pemilihan gubernur kurang dari lima bulan, ia melihat PDIP belum ada aksi ataupun persiapan yang konkret. “Sedangkan inkumben terus aktif menggalang dukungan,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Pemenangan Pemilu PDIP Jawa Timur Ali Mudji mengatakan, partainya sedang menimbang-nimbang untuk menduetkan Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama Khofifah Indar Parawansa dengan Bambang. PDIP tidak berambisi mengusung kadernya sendiri sebagai calon gubernur demi kepentingan yang lebih besar, yakni mengalahkan duet Soekarwo-Saifullah Yusuf. Bambang didorong, karena dari hasil survei internal, tingkat popularitasnya di Jawa Timur paling tinggi dibandingkan kader-kader PDIP lainnya.

Namun sikap PDIP dikritik oleh pengajar ilmu politik Universitas Airlangga, Hotman Siahaan. Menurut Hotman, sebagai partai peraih suara mayoritas dalam Pemilu 2009 lalu di Jawa Timur, cara berpikir PDIP dianggap pragmatis. ”Bila PDIP tidak mencalonkan kadernya sendiri dalam pemilihan gubernur, itu sama artinya dengan mendegradasi kekuatan partai,” ucap Hotman.

KUKUH S WIBOWO

Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya