Kondisi ruang pelayanan di Markas Polres OKU hancur berantakan pada Jumat (8/3) setelah diamuk puluhan anggota Batalyon Armed Tarik 76 / MM 14 Syailendra Martapura Kamis kemarin. TEMPO/Nurochman Arrazie
TEMPO.CO , Jakarta:Markas Besar TNI Angkatan Darat mengakui Komandan Batalion Artileri Medan (Armed) Tarik 15 Martapura turut menjadi tersangka dalam pembakaran Polres Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Mayor Ifien Anindra, sang komandan, dinilai tidak mampu mengendalikan anak buahnya ketika hendak menyerang markas Kepolisian Resor OKU.
"Seorang komandan seharusnya bisa mengendalikan dan melarang anak buahnya," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigadir Jenderal Rukman Ahmad kepada Tempo di Mabes AD, Selasa, 19 Maret 2013. "Ini yang tidak bisa dia (Ifien) lakukan."
Hingga kini 20 orang anggota Batalion Armed sudah menjadi tersangka dalam peristiwa pembakaran Mapolres OKU. "Mereka akan diproses secara pidana melalui Mahkamah Militer," kata Rukman. Sekitar 80 tentara membakar Markas Polres OKU, Sumatera Selatan, Kamis, 7 Maret 2013 lalu.
Rukman tak memastikan hukuman bagi para tersangka tersebut. "Ini masih berproses, tentu akan diproses sesuai dengan kesalahan masing-masing."
Selain menetapkan 20 orang tersangka, TNI AD menyebut 25 tentara lain yang terlibat dalam peristiwa ini. "Sisanya, dinyatakan hanya ikut-ikutan saja," ujar Rukman.
Berdasarkan hasil investigasi TNI, peristiwa ini dipastikan dilatarbelakangi oleh penembakan atas Prajurit Satu Heru Oktavianus oleh anggota Polantas Polres OKU, Brigadir Wijaya. "Kejadiannya berlangsung persis 40 hari setelahnya," kata Rukman.
"Mereka ingin mengetahui kejelasan kasusnya. Wajar saja kan kalau saudara anda ditembak anda ingin tahu perkembangan kasusnya?," kata Rukman. TNI AD mengakui cara yang ditempuh oleh anggotanya salah. "Sehingga mereka harus dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar dia.
Sanksi yang dijatuhkan pada para prajurit ini, akan ditentukan melalui sidang mahkamah militer. "Kalau sudah kena kasus semacam ini, biasanya ada berbagai hukuman disiplin," kata Rukman. Biasanya hukuman tersebut bisa berupa pemangkasan remunerasi, penundaan pangkat ataupun pemecatan.
