TEMPO.CO, Jakarta -- Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya memilih Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk menggantikan Mahfud Md. Dalam pemungutan suara saat uji kelayakan dan kepatutan pada Senin, 4 Maret 2013, Arief meraih 42 suara. Sedangkan calon lainnya, Djafar Albram, cuma meraih satu suara.
Menurut Ketua Komisi Hukum DPR I Gede Pasek Suardika, minimnya suara Djafar ada kemungkinan disebabkan oleh dirinya yang tidak hafal sila-sila Pancasila. "Ini seperti kasus hakim Daming, karena grogi jadi slip," ucap Pasek seusai pemilihan. (Baca: Bilang diperkosa nikmat, Daming tegang)
Dalam seleksi yang berlangsung pada Senin siang, 4 Maret 2013, pertanyaan pancingan sempat dilontarkan anggota Komisi Hukum dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ahmad Basarah terhadap Djafar. Ahmad meminta Djafar menyebutkan sila-sila dalam Pancasila. Tidak beruntungnya, Djafar keliru menyebutkan sila kedua dan keempat Pancasila.
"Peri kemanusiaan yang adil dan beradab," kata Djafar menyebut sila kedua. Padahal yang benar sila kedua berbunyi "Kemanusiaan yang adil dan beradab". Sedangkan pada sila keempat, Djafar menyebutkan, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan keadilan," kata Djafar. Seharusnya, sila itu berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan."
Pertanyaan pancingan kerap dilontarkan dalam suatu uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon yang diseleksi di Komisi Hukum. Menurut Pasek, pertanyaan pancingan itu dilontarkan untuk membuktikan calon mana yang paling tenang dalam keadaan terdesak.
Berbeda dengan Djafar, Arief Hidayat dinilai tenang menghadapi pertanyaan pancingan. Guru besar Universitas Diponegoro ini juga dianggap mempunyai pandangan yang tegas. "Inilah yang tampak menonjol dibanding calon lain," kata Pasek.
Selain Arief dan Djafar, calon hakim konstitusi yang diuji adalah Sugianto. Nama terakhir ini meraih lima suara, jauh di bawah perolehan suara Arief.
