Kapolri : Kasus Kapoltabes Yogya Diserahkan ke Polda

Reporter

Editor

Jumat, 13 Agustus 2004 17:19 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Kepala Kepolisian RI Jendral Da'i Bachtiar mengatakan pihaknya tidak akan mengirimkan timnya dari Mabes Polri untuk menangani kasus pengiriman kaus bergambar Megawati di Yogyakarta. Karena, kasus itu akan ditangani Markas Kepolisian daerah Yogya. "Kalau saya dengar laporan dari Kapolda Yogya, saya rasa tidak perlu," kata Da'i kepada wartawan usai salat Jumat (13/8). Laporan yang ia terima menyatakan Kapoltabes Yogyakarta Kombes Chondro Kirono, saudara iparnya menitipkan kaus di Mapoltabes Yogyakarta. Kapolda Yogya sudah memanggil Kapoltabes dan menjelaskan maslahnya. "Jadi ada hanyalah pengiriman barang melalui Kapoltabes," kata Da'i. Seperti diketahui sekitar 2.000 kaus bergambar Megawati di Mapolwiltabes Yogya sekitar bulan Juli lalu, pada pemilihan presiden putaran pertama. Menurut Condro, kaus itu milik adik iparnya yang dikirimkan dari Jakarta, tetapi alamatnya sulit dicari dititipkan di Mapoltabes Yogyakarta.Hari ini, panwaslu Yogyakarta sedang memintai keterangan Condro. Menanggapi hal itu Da'i katakan tidak keberatan. "Dalam konteks apapun kalau panwaslu memintai keterangan kita tidak keberatan," kata Da'i. Ia menegaskan dirinya sudah menyampaikan didalam Telegaram Rahasia, untuk menginstruksikan agar polisi bersikap netral. Tetapi, kata Da'i, harus dapat dipahami, institusi polri dekat dengan pengamanan. "Bisa kita pahami, kalau tentu masyarakat ingin agar benar-benar polri bertindak proporsional dan tetap menjaga netralitas. Artinya polri harus tetap pada jalurnya, bertugas penuh memberikan jaminan, bagi setiap tahapan pemilu," katanya.Martha Warta - Tempo News Room

Berita terkait

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

7 jam lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

2 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

3 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

4 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

4 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

4 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

6 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

6 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

6 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

7 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya