Kampanye Libatkan Siswa SD, Aher Dinilai Melanggar

Reporter

Sabtu, 16 Februari 2013 21:12 WIB

Ahmad Heryawan dan Dedy Mizwa. TEMPO/Aditya Herlambang Putra

TEMPO.CO, Bogor - Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, menemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan calon Gubernur Jawa Barat Achmad Heryawan (Aher). Calon incumbent ini melibatkan pelajar sekolah dasar saat menggelar kampanye terbuka di Mall Yogya, Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 16 Februri 2013.

Panwaslu menemukan pelanggaran ketika kampanye Aher meminta 20 pelajar SD Kreatifa Bogor untuk mengangkat 4 jari, simbol yang menunjukan nomor urut pasangan Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar. Tidak hanya itu, adanya logo kancing merah, simbol pasangan Aher-Deddy yang menempel didada Kepala SD Kreatifa dan guru.

"Pelanggaran tersebut akan disampaikan ke Panwaslu tingkat Kecamatan dan Kota guna diproses. Kami memiliki semua data pelanggaran ini, termasuk bukti foto," kata Petugas Pengawas Lapangan Keluraham Kayu Manis, Yuli, di sela kampanye Aher.

Petugas Pengawas Lapangan Kelurahan Kedung Badak, M Kholik, sudah meminta keterangan dari panitia kampanye Aher. "Mereka mengaku sengaja mengundang 20 pelajar SD untuk tampil dalam penyambutan cagub Ahmad Heryawan," ujar Kholik.

Menurut Kholik, jika Ahmad Heryawan datang sebagai Gubernur Jawa Barat, kehadiran murid SD tersebut tidak menjadi pelanggaran. Namun, Aher datang sebagai calon gubernur dan melakukan kampanye. "Buktinya banyak atribut kampanye di lokasi," jelas dia.

Kepala Sekolah Dasar Kreatifa, Nastiti, mengatakan sekolahnya diundang panitia kampanye untuk tampil dengan alat musik angklung. Dia hanya terdiam ketika ditanya wartawan kenapa dibajunya terpasang pin merah, simbol kancing merah dari pasangan Aher-Deddy. "Kita diminta panitia kampanye," ujarnya.

ARIHTA U SURBAKTI

Berita terkait

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

6 jam lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

2 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

3 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

4 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

4 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

4 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

6 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

6 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

7 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

8 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya