949 Perusahaan Sudah Daftarkan Penangguhan UMP

Reporter

Editor

Nur Haryanto

Jumat, 8 Februari 2013 03:30 WIB

Ribuan buruh yang tergabung Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia melakukan aksi unjuk rasa berjalan kaki menuju Istana Negara, Thamrin, Jakarta, Rabu (6/2). Sebanyak 50.000 massa buruh menuntut upah layak KHL minimal 84 item dan tolak penangguhan UMP/UMK yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan serta jalankan jaminan kesehatan seluruh rakyat 1 Januari 2014 bukan 1 Januari 2019. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO , Jakarta - Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), R. Irianto Simbolon, mengatakan bahwa ada 949 perusahaan sudah mengajukan penangguhan Upah Minimum Provinsi (UMP) ke gubernur. "Perusahaan ini terdiri dari perusahaan kecil padat karya dan menengah," ujarnya, Kamis, 7 Februari 2013.



Perusahaan jenis itu setidaknya memiliki 100 pekerja. "Sektor produksinya yang terbanyak adalah sepatu, tekstil, dan mainan," kata Irianto.



Menurut dia, perusahaan dengan skala kecil hingga menengah, rentan terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dari 949 perusahaan, sebanyak 489 perusahaan sudah disetujui. Adapun mayoritas perusahaan berasal dari Provinsi DKI Jakarta, DIY Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten.



Perusahaan yang belum disetujui, kata Irianto, disebabkan karena belum memenuhi syarat. "Perusahaan yang mendaftar harus mendapat persetujuan dari serikat pekerja dan memiliki laporan neraca perusahaan yang jelas," ucapnya.

Menurut dia, penangguhan sebagai upaya agar pekerja tidak rentan terhadap PHK. "Yang paling penting juga bagi pekerjanya agar selalu mengutamakan produktivitas," kata Irianto.

Ia mengatakan dalam proses pengambilan keputusan terhadap UMP, sepenuhnya dilaksanakan oleh gubernur. "Kami tidak memberikan rekomendasi karena pasti sudah ada tim yang berkompeten yang bekerja sama dengan gubernur," ucap dia.

Irianto mengimbau bagi pekerja yang tidak setuju dengan kebijakan perusahaan, untuk sebaiknya berdiskusi secara internal. "Kalau sudah sampai berunjuk rasa, malah jadi tidak produktif."

Sebagai antisipasi jika pekerja tetap menolak, Kemenakertrans tetap berupaya untuk mengadakan dialog. "Kami sudah mengimbau perusahaan untuk memfasilitasi serikat pekerjanya agar selalu terbuka untuk dialog," ucap Irianto.

Dia juga mengimbau para pekerja yang berunjuk rasa, agar tidak mengorbankan kepentingan umum. "Jika sudah keluar dari wilayah perusahaan, jangan bertindak anarkis, karena menyangkut masyarakat," ujarnya.

SATWIKA MOVEMENTI




Berita Lainnya:

Peluang Rhoma Irama Jadi Calon Presiden
Mahfud Didukung Jadi Capres Alternatif
Sukses di Pilkada, PDIP-Gerindra Koalisi di 2014?
Mereka Yang Akan Meramaikan Panggung RI-1 2014





















Advertising
Advertising

Berita terkait

Kemnaker Apresiasi KSBSI Perjuangkan Nasib Pekerja

25 April 2022

Kemnaker Apresiasi KSBSI Perjuangkan Nasib Pekerja

KSBSI tidak selalu pro dengan pemerintah, tapi juga sering mengkritik.

Baca Selengkapnya

Tokoh Buruh Muchtar Pakpahan Wafat: Melawan Soeharto hingga Bikin Partai

22 Maret 2021

Tokoh Buruh Muchtar Pakpahan Wafat: Melawan Soeharto hingga Bikin Partai

Tokoh buruh Muchtar Pakpahan meninggal pada Ahad malam, 21 Maret 2021 di Rumah Sakit Siloam, Semanggi, Jakarta Pusat.

Baca Selengkapnya

Deddy Mizwar Didukung Serikat Buruh di Pilkada Jawa Barat

6 Juni 2018

Deddy Mizwar Didukung Serikat Buruh di Pilkada Jawa Barat

Serikat Buruh Sejahtera Indonesia memberi dukungan kepada Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi dalam pilkada Jawa Barat 2018.

Baca Selengkapnya

Buruh Menolak Rencana Penurunan PTKP

24 Juli 2017

Buruh Menolak Rencana Penurunan PTKP

Rencana pemerintah menurunkan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dianggap membebani rakyat berpenghasilan rendah dan buruh.

Baca Selengkapnya

Pencabutan Subsidi Listrik Makin Menekan Buruh  

4 Desember 2016

Pencabutan Subsidi Listrik Makin Menekan Buruh  

Rata-rata buruh saat ini sudah mengeluarkan biaya listrik Rp 100-140 ribu per bulan.

Baca Selengkapnya

Jika Ahok Jadi Gubernur DKI Lagi, Jutaan Buruh Akan Mogok

18 Agustus 2016

Jika Ahok Jadi Gubernur DKI Lagi, Jutaan Buruh Akan Mogok

Presiden KSPI Said Iqbal berjanji jutaan buruh akan mogok jika Ahok menjadi Gubernur Jakarta lagi.

Baca Selengkapnya

Tuntut Rekan Dibebaskan, Buruh Unjuk Rasa di Depan PN Jakpus

28 Maret 2016

Tuntut Rekan Dibebaskan, Buruh Unjuk Rasa di Depan PN Jakpus

Buruh menuntut rekan-rekannya yang ditangkap ketika berdemonstrasi Oktober 2015 lalu dibebaskan.

Baca Selengkapnya

Serikat Pekerja Jateng Minta Jumlah Pekerja Asing Dibatasi

16 Februari 2016

Serikat Pekerja Jateng Minta Jumlah Pekerja Asing Dibatasi

Pembatasan itu untuk mengimbangi angka pengangguran di Jateng yang saat ini masih tinggi.

Baca Selengkapnya

Rupiah Melemah, Ratusan Buruh Bekasi Kena PHK

28 Agustus 2015

Rupiah Melemah, Ratusan Buruh Bekasi Kena PHK

Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Kabupaten Bekasi, Obon Tabroni mengatakan sekitar 400 buruh di Bekasi telah kena PHK.

Baca Selengkapnya

Buruh Tuntut PT Mandom Bayar Kompensasi Rp 2 Miliar

18 Agustus 2015

Buruh Tuntut PT Mandom Bayar Kompensasi Rp 2 Miliar

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia mendesak pemerintah dan pengusaha PT Mandom untuk bertanggung jawab.

Baca Selengkapnya