PKB-Demokrat Vs PDIP-Golkar di Pilkada Madiun

Reporter

Kamis, 31 Januari 2013 13:16 WIB

Ilustrasi Pilkada. ANTARA/Saiful Bahri

TEMPO.CO, Madiun - Empat partai besar bakal bertarung dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Madiun pada Mei 2013. “Hingga batas akhir pendaftaran 30 Januari 2013, hanya dua pasangan yang mendaftar,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Madiun, Anwar Soleh Azarkoni, Kamis, 31 Januari 2013.

PKB dan Demokrat mengusung pasangan Muhtarom-Iswanto (Muis). Mereka berhadapan dengan Sukiman-Sugito dari PDI Perjuangan dan Golkar.

Muhtarom dan Iswanto masih menjabat bupati dan wakil bupati. Keduanya juga Ketua DPC PKB dan DPC Partai Demokrat Kabupaten Madiun. Sedangkan Sukiman merupakan pegawai negeri sipil mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Madiun yang dimutasi menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek. Adapun Sugito adalah politikus PDI Perjuangan yang menjabat sebagai Ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) Kecamatan Geger.

Dari hasil pemeriksaan administrasi, sejumlah kekurangan berkas pendaftaran belum diajukan Sukiman-Sugito, termasuk surat pengunduran diri Sukiman sebagai PNS. KPU juga sempat mempertanyakan surat bukti dukungan Partai Golkar kepada keduanya. Surat itu hanya diteken pelaksana tugas (Plt) Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Madiun.

“Pendaftaran tetap diterima dan kekurangan berkas bisa dilengkapi atau menyusul,” ujar Anwar. KPU Kabupaten Madiun juga akan mengklarifikasi soal keabsahan tanda tangan dukungan partai ke DPD Partai Golkar Jawa Timur.

Sukiman yang sempat berseteru dengan Muhtarom saat menjadi Sekda Kabupaten Madiun optimistis memenangi pemilu. “Target perolehan suara kami 70 persen.” Muhtarom senada. “Kami yakin bisa mendapat suara hingga 60 persen.”

KPU akan menetapkan dan mengumumkan pasangan calon pada 20 hari mendatang.

ISHOMUDDIN

Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya