TEMPO Interaktif, Jakarta:Kejaksaan hingga kini belum memastikan kapan akan melakukan eksekusi penahanan bekas Gubernur Timor Timur, Abilio Jose Osorio Soaeres, yang divonis bersalah dalam pelanggaran HAM berat pasca jajak pendapat 1999. "No comment dulu. Nanti kita lihat saja," kata I Ketut Murtika, Direktur Penanganan Pelanggaran HAM Berat Kejaksaan Agung, usai sidang peninjauan kembali perkara Abilio di PN Jakarta Pusat, Senin (12/7).Semula pihak kejaksaan akan melakukan penahanan terhadap Abilio yang divonis tiga tahun penjara oleh Mahkamah Agung usai pembangunan sel tahanan di Lembaga Permasyarakatan Cipinang, Jakarta. "Tempatnya sekarang sedang dibuat, mungkin dalam waktu 10 hari lagi," ujar Murtika saat itu. Namun eksekusi itu kemudian diundur hingga pemilihan presiden dan wakil presiden.Murtika sendiri urung menjelaskan kenapa penahanan Abilio tersebut ditunda-tunda. Ketika ditanya apa hambatan atau kendalanya, ia berkata," Saya no comment dulu". Sementara Abilio yang ditemui usai persidangan menyatakan dirinya siap masuk penjara. "Saya siap," tegasnya.Sementara, sidang peninjauan kembali perkara Abilio sendiri sudah digelar dengan menghadirkan dua orang saksi sebagai bukti baru. Kedua orang saksi itu yakni Martinjo Fernandez dan Jose Catharino Gregory de Mello. Saksi-saksi itu menerangkan siapa yang membentuk Pejuang Pro Integrasi dan Forum Persatuan Demokrasi dan Keadilan (FPDK). Menurut kuasa hukum pemohon PK, OC Kaligis, kedua saksi itu menyatakan PPI dan FPDK dibentuk oleh Korem 164 Wiradharma, bukan kliennya.Abilio dijatuhi hukuman tiga tahun penjara setelah didakwa tidak melakukan antisipasi yang semestinya sebagai seorang gubernur ketika ribuan anggota pejuang prointegrasi yang sebagian membawa senjata tajam dan senjata api melakukan apel di halaman kantor Gubernur Timor Timur, 17 April 1999. Aksi ini kemudian memicu kerusuhan yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Edy Can - Tempo News Room