Petugas PPS dan KPPS Diancam Hukuman Penjara

Reporter

Editor

Sabtu, 10 Juli 2004 17:59 WIB

TEMPO Interaktif, Jayapura: Edward Wenda dan Pasmin Weya, tersangka pencoblos 3.200 lembar surat suara di empat tempat pemungutan suara (TPS) di Kelurahan Kwamki Lama, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua: TPS 11, TPS 12, TPS 13 dan TPS 14, pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden (Pilpres), 5 Juli lalu, diancam hukuman penjara tiga tahun. "Dari pemeriksaan, termasuk memanggil beberapa saksi, tindakan yang dilakukan petugas PPS dan KPPS itu dilakukan secara sadar dan sengaja dengan tujuan untuk menguntungkan pasangan capres dan cawapres tertentu," kata Kepada Kepolisian Resor Mimika, Ajun Komisaris Besar Polisi Paulus Waterpauw kepada TNR lewat sambungan telepon, Sabtu (10/7).Kedua tersangka pelaku tindak pidana Pilpres itu dinilai melanggar Undang Undang nomor 23/2003 tentang Pemilu Presiden. "Pada tersangka juga ditemukan adanya indikasi tentang keterlibatan oknum anggota tim sukses salah satu pasangan capres dan cawapres berinisial VM," kata Waterpauw. Untuk itu, polisi juga akan memanggil VM sebagai saksi. "Jika dalam penyelidikan ada dugaan yang mengarah kepada VM, statusnya bisa berubah jadi tersangka," kata Waterpauw lagi. Terbongkarnya tindak pelanggaran pidana ini, bermula dari kecurigaan Sekretaris Panitia Pemilihan Distrik Mimika Baru, Marthen Sawi ketika dua tersangka datang, menyetor delapan kotak suara dan mengaku, proses pemungutan suara di 4 TPS itu telah selesai, padahal waktu itu baru menunjukkan pukul 09.30 WIT. Kemudian, PPS Mimika Baru membuat surat laporan pengaduan nomor 01/VII/2004/PDM kepada Panwaslu Distrik Mimika Baru."Polisi juga berhasil mengamankan 3.200 lembar surat suara yang sudah ditusuk untuk capres-cawapres nomor empat, delapan kotak suara, 16 bilik suara, tiga daftar nama pasangan capres dan cawapres, empat buku pedoman PPS, 11 paku coblos, empat botol tinta yang masih tersegel, sembilan bantalan tinta, empat lembar blangko pengumuman hasil perolehan suara dan empat lembar blangko berita acara pemungutan suara," kata Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua, Marudut Hasugian, SH.Selain kedua pelaku, pihak kepolisian juga mengamankan empat saksi, diantaranya Lorensius Dampung (sopir pelaku), Udin Syamsudin, Roming Wenda dan Dinuus Wenda yang diduga kuat mengetahui kejadian itu. Lita Oetomo - Tempo News Room

Berita terkait

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

1 hari lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

1 hari lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

3 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

5 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

6 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

6 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

7 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

7 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

9 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

9 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya