Makmun Ibnu Fuad Jadi Bupati Termuda di Indonesia  

Reporter

Selasa, 18 Desember 2012 15:02 WIB

Seorang petani sedang menyirami tanaman daun bawang di Klampis, Bangkalan, Madura, Jawa Timur (9/9). Harga daun bawang naik dari Rp 1000 menjadi Rp 1500 per ikat. Foto: TEMPO/Dwi Narwoko

TEMPO.CO, Bangkalan - Makmun Ibnu Fuad bakal menjadi bupati termuda di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Lelaki yang akrab disapa Ra Momon itu berduet dengan Mondir Rofi'i memenangkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan, 12 Desember lalu.

"Usianya baru 26 tahun. Dalam sejarah pemerintahan Kabupaten Bangkalan, Ra Momon merupakan bupati paling muda," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum Bangkalan, Fauzan Jakfar, Selasa, 18 Desember 2012.

Berdasarkan hasil rekapitulasi pada Senin, 11 Desember 2012, Ra Momon dan Mondir meraup 505 ribu suara. Sedangkan lawannya, Nizar Zahro-Zulkifli, hanya memperoleh 34 ribu suara.

Hasil pemilihan masih menghadapi gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan K.H. Imam Buchori Cholil. Bakal calon bupati yang berpasangan dengan Zainal Alim itu didiskualifikasi oleh KPU Bangkalan. Gugatan diajukan karena tim sukses Imam menemukan berbagai pelanggaran, termasuk politik uang.

Namun, jika gugatan ditolak MK, Ra Momon dan Mondir dilantik pada 3 Maret 2012. Ra Momon akan menggantikan posisi ayahnya, Bupati Bangkalan saat ini, Fuad Amin Imron.

Berdasarkan data yang diperoleh Tempo, Ra Momon menggeser bupati termuda sebelumnya, yakni Bupati Indragiri Hulu, Kepulauan Riau, Yopi Ariyanto, 30 tahun. Ada pula bupati terpilih Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Neneng Hasanah Yasin, 31 tahun, dan Bupati Tanjung Jabung Timur, Jambi, Zumi Zola, 32 tahun.

Ra Momon, yang juga keturunan ulama besar Madura, K.H. Mohammad Kholil Bangkalan, mengaku bahagia. Apalagi kemenangannya diraih hanya satu putaran. "Semua lawan politik akan saya rangkul demi membangun Bangkalan," ujarnya.

MUSTHOFA BISRI

Berita Pilihan:

Kampung Kumuh Angke Akan Direlokasi ke Rusunawa

Todung Bela Gambar Sampul Majalah Tempo

Andi Mallarangeng Tak Tahu Dutasari Terkait Anas

Penampilan Resmi Perdana Kate Middleton sebagai Ibu Hamil

'Lamaran di Malam Natal' Guru Sandy Hook Ini Buyar

Samurai Jepang Takluk oleh Kosmetik

Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya