Kapoksi fraksi PDIP Badan Anggaran Theodorus J. Koekerits (kiri) dan anggota fraksi PDIP Dolfie OFM, saat memberikan keterangan kepada wartawan, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (27/3). TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat menilai kabinet pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak kompak. Hal ini terlihat saat rapat gabungan antara Menteri Pertahanan, Sekretaris Kabinet, Panglima TNI, dan Menteri Keuangan dengan Komisi Pertahanan kemarin malam.
"Menteri mendapat arahan dari Presiden, tapi terjemahannya berbeda-beda," kata anggota Komisi Pertahanan, Dolfie O.F.P., kepada Tempo di kompleks parlemen, Senayan, Selasa, 11 Desember 2012. Ia melihat ketidakharmonisan itu saat seorang menteri melihat kekurangan menteri lain. "Jadi siapa yang mengkoordinasi menteri-menteri ini?"
Dalam rapat gabungan kemarin, Menteri Keuangan Agus Martowardodjo menyatakan tidak akan mencabut blokir anggaran optimalisasi Kementerian Pertahanan sebelum mendapatkan penjelasan mengenai pengadaan alutsista ini. Ada sejumlah dokumen yang memerlukan telaah dari Kementerian Keuangan. "Masih ada yang harus diselesaikan di internal pemerintahan," kata Agus.
Dipo Alam mengelak sudah memerintahkan pemblokiran anggaran Kementerian Pertahanan. Dipo menjelaskan, dia menerima laporan masyarakat mengenai adanya dugaan kongkalikong dalam penganggaran ini. Dia lalu mengirimkan surat kepada Menteri Pertahanan tertanggal 24 Juli 2012. "Kami konfirmasi ke staf dan wakil menteri," kata dia.
Atas dasar laporan itu, Dipo lalu melaporkan tiga kementerian ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia tidak bersedia menyebutkan kementerian apa saja yang dia laporkan ke KPK. "Silakan tanya ke KPK," kata dia.
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro sudah membalas surat Dipo pada 26 Juli 2012. Usulan pemanfaatan dana optimalisasi ini berdasarkan inisiatif dari unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan. Ada dua matra yang mengajukan, yaitu Angkatan Laut dan Mabes TNI. Agus mengaku tidak bisa menjamin, jika blokir dibuka, pengadaan tetap dilakukan karena waktunya mepet.
Dolfie mengkritik, kondisi ini memperlihatkan perencanaan keuangan pemerintah buruk. Ketika tahun anggaran berakhir, sisa anggaran yang besar akan membuat defisit. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menegaskan tidak akan memberitakan tenggat waktu kepada pemerintah untuk menyelesaikan persoalan internalnya. "Akhir tahun akan kami tanyakan sisa anggaran ini," kata dia.
