TEMPO Interaktif, Jakarta:Pelantikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terpilih serta anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mundur dari jadwal yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 30 September menjadi tanggal 1 Oktober.Untuk kepastian hukum, berakhirnya tugas dan masa jabatan anggota mereka berakhir pada tanggal tersebut, kata Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie dalam konferensi persnya hari Kamis (1/7) di Jakarta. Pelantikan presiden dan wakil presiden tetap dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2004. Hal ini dikatakan Jimly seusai mengadakan pertemuan tertutup dengan Ketua KPU, Sekjen MPR dan DPR, serta Menko Polkam sebagai wakil dari pemerintah. Pertemuan tersebut telah menyepakati bahwa pelantikan DPR dan DPD bersamaan dalam satu hari dengan pelantikan anggota MPR.Cuma selisih jam atau menit. Tidak sampai memakan waktu panjang, kata Wakil Ketua DPR Tosari Wijaya kepada wartawan. Sebelumnya MK mempertanyakan siapa yang akan dilantik terlebih dulu, mengingat ketua MPR sementara berasal dari ketua DPR dan DPD. Secara detail pelaksanaanya akan dibentuk tim teknis yang berasal dari DPR, MPR, DPD, KPU dan wakil dari pemerintah untuk membahasnya. Tim teknis itu akan bekerja dan selesai dalam minggu ini atau minggu depan, ujar Jimly.Sedangkan untuk teknis undangan penyelenggaraan pelantikan akan dilakukan KPU. Selanjutnya pada waktu pelantikan akan diserahkan kepada Sekjen DPR atau MPR. "Kita yang akan mendatangkan orang-orang yang terpilih. Untuk pengambilan sumpah sudah menjadi tugas sekretariat karena tugas KPU melaksanakan seluruh tahapan pemilu termasuk pelantikannya, kata Wakil Ketua KPU Ramlan Surbakti. Menanggapi perubahan jadwal pelantikan, Ramlan mengatakan bahwa KPU akan mengadakan penyesuaian. Namun KPU belum menetapkan waktu yang spesifik penyelesaian sengketa pemilihan prsiden putaran kedua. Tapi kata Jimly tadi cukup tujuh hari saja, ujar Ramlan. Hal itu menurutnya akan dibahas lagi oleh KPU.Maria Ulfah - Tempo News Room