TEMPO Interaktif, Jakarta:Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan membahas kemungkinan pemberian akses kepada Panitia Pengawas Pemilu tingkat Panita Pemungutan Suara dalam perolehan hasil perhitungan suara tingkat PPS dan PPK. "Kemungkinan ini akan dibahas dalam pertemuan besok, terutama tentang teknisnya," kata Anggota KPU Multana W. Kusumah di kantor KPU, Jakarta, Senin (28/6).Menurut Mulyana, langkah ini perlu dilakukan untuk memudahkan pelacakan terhadap sengketa pemilu yang mungkin terjadi dari perhitungan suara. Dengan adanya data autentik, dengan tanda tangan dari PPS, maka Panwaslu dapat melacak di mana ada perubahan hasil pemilu. "Kalau Panwaslu mobile menjemput bola, maka mereka dapat menyediakan formulir sendiri yang kemudian harus ditandatangani oleh KPPS sehingga ada autentifikasi," kata Mulyana.Selain pemberian akses bagi Panwaslu, KPU juga tetap akan menempelkan hasil pemilu di TPS. Hal ini dilakukan mengingat rawannya hasil perhitungan suara terhadap perubahan yang terjadi. Selain itu, kata Mulyana, ini perlu dilakukan karena sempitnya waktu penyelesaian masalah sengketa pemilu. Terlebih, dalam pemilu legislatif lalu, banyak sekali terjadi perubahan perolehan suara partai. KPU, kata Mulyana, juga akan mendorong mobilitas Panwaslu, KPU kabupaten/kota, saksi tim kampanye, dan pemantau di TPS. Karena keterbatasan waktu penyelesaian sengketa selama 20 hari mengharuskan Panwas dan pasangan capres harus dapat mempersiapkan data dengan lengkap dan cepat. "Kalau bisa tidak perlu tiga hari setelah pengumuman hasil pemilu nasional, seperti dalam ketentuan Undang-undang Pemilu," kata dia.Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga harus bisa mempercepat proses registrasi perkara kepada KPU sehingga proses ini tidak perlu sampai membutuhkan waktu tiga hari dan penyelesaiannya bisa lebih cepat. KPU juga akan menyerahkan surat edaran soal pemberian berita acara ke Panwaslu. "Jadi Panwas nantinya dapat kemukakan bukti lebih akurat," kata dia. Purwanto/Sita - Tempo News Room