Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam menjawab pertanyaan wartawan seusai menyerahkan rekaman rapat bailout Bank Century di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (24/9). ANTARA/Reno Esnir
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan Komisi yang membidangi pertahanan dan keamanan itu tak pernah terlibat dalam permainan pembahasan anggaran bersama Kementerian. "Semua yang berkaitan dengan anggaran dibahas oleh kedua belah pihak, antara DPR dan pemerintah sebagai mitra secara terbuka," kata Agus dalam siaran pers yang diterima Tempo, Senin, 19 November 2012.
Menurut Agus, biasanya anggaran baru bisa disetujui dan disahkan apabila sudah ada kesepakatan antara Komisi dan mitra dari pemerintah, termasuk Kementerian Pertahanan. Kesepakatan yang disetujui berdasarkan permintaan dari Kementerian. Pembahasan pun dilakukan dengan kritis, termasuk untuk belanja alat utama sistem senjata.
Pernyataan ini disampaikan Agus untuk menepis tudingan yang disampaikan Sekretaris Kabinet Dipo Alam tentang adanya kongkalikong pembahasan anggaran di parlemen oleh tiga Kementerian. Dipo bahkan telah melaporkan tiga Kementerian pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Salah satu kementerian yang disebut-sebut terlibat manipulasi anggaran adalah Kementerian Pertahanan,
Politikus Golkar ini memastikan, rapat Komisi dengan pemerintah dalam membahas pembelian senjata yang berdampak pada pemenuhan anggaran, baik itu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), APBN Perubahan, atau kredit ekspor selama ini dilakukan secara terbuka. "Komisi kami tidak tahu apakah ada kongkalikong yang dilakukan oleh siapa pun yang berkaitan dengan pembahasan anggaran yang ada di Komisi."
Selama ini, kata Agus, Komisi I aktif mendorong pembenahan dan efisiensi keuangan negara. Buktinya, anggota komisi selalu meminta agar pembelian senjata dilakukan tanpa perantara. Dorongan ini terlihat dalam pembelian tank Leopard yang tidak melibatkan rekanan. "Kami berharap pembenahan dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif."
Dalam menetapkan anggaran belanja senjata pun, Komisi tak sampai mengurus hal-hal teknis. Komisi juga tak terlibat dalam penetapan merek dan produsen senjata yang akan dibeli. "Kami hanya menyetujui jenis barang yang mau dibeli." Sedangkan penetapan teknis dibahas sepenuhnya oleh pemerintah.
