Ketua Banwaslu Ancam Pecat Panwas yang Berpihak

Reporter

Editor

Alia fathiyah

Selasa, 13 November 2012 11:15 WIB

Seorang Tim Sukses peserta Pilkada DKI Jakarta menunjukkan salah satu bukti Kartu Pemilih yang sama saat Rapat Pleno antara Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta serta Tim Sukses dari enam pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta di Gedung KPUD Jakarta, Senin (9/7). ANTARA/Dhoni Setiawan

TEMPO.CO, Balikpapan - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu), Muhammad, mewanti-wanti seluruh anggota panwas agar menjaga independensi saat melaksanakan tugasnya dalam proses pemilu. Seluruh anggota panwas yang terindikasi tidak professional dalam melaksanakan tugasnya akan diusulkan untuk dipecat.

"Ada satu saja indikasi tidak independen akan diusulkan untuk dipecat," katanya, saat pelatihan pengawasan pemilu di Balikpapan, Selasa, 13 November 2012.

Muhammad mengklaim sejumlah anggota panwas di beberapa daerah sudah dipecat karena dianggap berpihak pada salah satu kandidat. Dia mencontohkan pemberhentian Ketua Panwas DKI Jakarta, Ramdansyah, oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, setelah dianggap berpihak pada pasangan calon gubernur Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli.

"Sudah ada sejumlah anggota panwas yang dipecat, salah satunya kasus pilkada DKI Jakarta," katanya.

Tugas Panwas, kata Muhammad, adalah menjaga agar demokrasi terjadi dalam pemilu legislatif, presiden, maupun kepala daerah. Proses pemilu yang jujur, bebas dan adil, menurutnya, akan menghasilkan figur negarawan yang memiliki keberpihakan kepada masyarakat luas.

"Agar pemilu menghasilkan pemimpin yang berpihak ke masyarakat dan bukan pada koruptor yang menghabiskan uang rakyat," ujarnya.

SG WIBISONO

Berita Lain:
UGM Gelar Program Go International
Tabrakan Beruntun di Tol Bekasi Barat, Satu Tewas
Dua Ribu Unit Mobil Esemka Dipesan
Inikah Penyebab Justin Bieber dan Gomez Putus?
Moaatze, Sniper Andalan Pemberontak Suriah



Berita terkait

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

5 jam lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

2 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

3 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

3 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

4 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

4 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

6 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

6 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

7 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

8 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya