Mangkir dari Sidang Fahd, Ini Jawaban Tamsil

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Rabu, 31 Oktober 2012 12:34 WIB

Wakil Ketua Badan Anggaran dari Fraksi PKS Tamsil Linrung. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Tamsil Linrung membantah mangkir dari sidang kasus Dana Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan tersangka Fahd El Fouz. Dia bahkan mengaku tak pernah mendapat panggilan untuk hadir sebagai saksi.

"Saya tidak pernah dipanggil, kok, dibilang mangkir," katanya melalui sambungan telepon kepada Tempo, Rabu 31 Oktober 2012. Tamsil juga menyangkal sedang di luar kota Rabu lalu. "Saya masih di Jakarta. Hari ini baru mau berangkat kunjungan kerja," katanya.

Soal namanya yang disebut mengurus proyek di sejumlah daerah, Tamsil membantahnya. Bahkan, menurut dia, Fahd sudah meminta maaf karena menyebut-nyebut namanya. "Pengacaranya menemui saya dan bilang kalau dia menyesal sudah menyebut nama saya," katanya.

Sebelumnya, Melchias Markus Mekeng dan Tamsil Linrung disebut mangkir dari Pengadilan Tipikor pada Selasa, 30 Oktober 2012. Informasi mangkirnya Tamsil dan Melchias berasal dari pernyataan Ahmad Burhanuddin, jaksa penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menurut Ahmad, Tamsil dan rekannya, Melchias Markus Mekeng, akan menggelar kunjungan kerja mulai 28 Oktober sampai akhir November 2012. Hal itu telah disampaikan secara resmi kepada jaksa penuntut. "Kami akan menghadirkannya lagi pekan depan," katanya

Namun Suhartoyo, ketua majelis hakim, meminta jaksa penuntut tidak menunda pemeriksaan Mekeng maupun Tamsil dengan alasan kunjungan kerja. "Pemanggilan terakhir pekan depan, ya, jangan mengikuti jadwal itu," ujarnya.

Nama Tamsil dan pimpinan Badan Anggaran lainnya, seperti Melchias dan Mirwan Amir, kerap disebut-sebut dalam kasus ini. Fahd mengatakan, Tamsil dan Mirwan mengurus proyek ini untuk tiga kabupaten di Aceh, yaitu Kabupaten Bener Meriah, Pidie Jaya, dan Aceh Besar.

FEBRIYAN | TRI SUHARMAN

Berita Terpopuler

Anggota DPR ''Palak'' BUMN, Apa Kata Aria Bima

SMS DPR Pemeras Disebar? Dahlan Menjawab

Djoko Susilo Benarkan Ada Upeti untuk Senayan

Denny Indrayana: Gugatan Polri ke KPK Lucu

Jokowi: Jika Terus Pelototi Uang, Kapan ke Kali?

Reses, DPR Terima Duit Rp 963 Juta per Orang







Advertising
Advertising

Berita terkait

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

2 jam lalu

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

Komisi I DPR RI membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan dari publik dalam pembahasan revisi UU Penyiaran

Baca Selengkapnya

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

12 jam lalu

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.

Baca Selengkapnya

Draf RUU Penyiaran, Pelarangan Siaran Ekslusif Jurnalisme Investigasi Hambat Pemberantasan Korupsi

13 jam lalu

Draf RUU Penyiaran, Pelarangan Siaran Ekslusif Jurnalisme Investigasi Hambat Pemberantasan Korupsi

Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti draft revisi RUU Penyiaran yang bakal mengekang kebebasan pers karena melarang penayangan jurnalisme investigasi.

Baca Selengkapnya

Mahasiswa Mengadu soal Kenaikan UKT, Komisi X DPR Bakal Panggil Kemendikbud

14 jam lalu

Mahasiswa Mengadu soal Kenaikan UKT, Komisi X DPR Bakal Panggil Kemendikbud

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf mengatakan akan memanggil Kemendikbudristek secepatnya untuk membahas polemik UKT.

Baca Selengkapnya

Komisi X DPR Akan Bentuk Panja untuk Investigasi Mahalnya UKT Kampus

15 jam lalu

Komisi X DPR Akan Bentuk Panja untuk Investigasi Mahalnya UKT Kampus

Komisi X DPR RI sepakat untuk membentuk Panja Pembiayaan Pendidikan untuk mengetahui penyebab kenaikan UKT.

Baca Selengkapnya

Beda Sikap Soal Perubahan Keempat UU MK

16 jam lalu

Beda Sikap Soal Perubahan Keempat UU MK

Revisi UU MK menjadi ancaman sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.

Baca Selengkapnya

Golkar Klaim Putusan MK Jadi Pertimbangan Setujui Revisi UU Kementerian Negara

16 jam lalu

Golkar Klaim Putusan MK Jadi Pertimbangan Setujui Revisi UU Kementerian Negara

Anggota Fraksi Golkar, Bambang Hermanto, mengatakan revisi terhadap Undang-Undang Kementerian Negara mesti dilakukan.

Baca Selengkapnya

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

17 jam lalu

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

Hari ini, Rapat pleno Baleg DPR menyepakati pengambilan keputusan atas hasil penyusunan revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya

PDIP Setujui Revisi UU Kementerian Negara Jadi Usul Inisiatif DPR, Beri 5 Catatan

17 jam lalu

PDIP Setujui Revisi UU Kementerian Negara Jadi Usul Inisiatif DPR, Beri 5 Catatan

Meski menyetujui revisi UU Kementerian Negara dibahas pada tingkat selanjutnya, namun PDIP mesti memberikan catatan.

Baca Selengkapnya

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

18 jam lalu

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

Pembahasan revisi UU MK antara pemerintah dan DPR menuai reaksi dari kalangan internal MK dan Ketua MKMK. Apa reaksi mereka?

Baca Selengkapnya