Anggaran Militer Juga Terkena Kutipan DPR

Reporter

Selasa, 30 Oktober 2012 07:45 WIB

TEMPO/Amston Probel

TEMPO.CO, Jakarta--Permintaan upeti ternyata tak hanya terjadi di badan usaha milik negara. Anggaran militer pun tak luput dari kutipan anggota DPR. "Praktek ini lazim terjadi," ujar seorang pejabat militer kepada Tempo, Senin, 29 Oktober 2012.

Menurut pejabat itu, para asisten perencanaan dan anggaran (asrena) masing-masing matra TNI mengetahui modus pemerasan para politikus Senayan. "Karena mereka (asrena) yang langsung berhadapan dengan anggota Dewan.”

Namun dia menolak membeberkan modus yang dilakukan anggota Dewan meminta jatah dari institusi pertahanan.

Namun, juru bicara TNI Angkatan Udara, Marsekal Pertama TNI Azman Yunus, membantah soal pemberian "upeti" kepada Dewan. "Saya tidak pernah menemukan, dulu saya sempat juga menangani anggaran," ucapnya.

Anggaran untuk Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, kata Azman, dibahas langsung oleh Kementerian Pertahanan. "Lagi pula anggaran kami tidak bisa dimainkan.” Sebab, anggaran yang dikucurkan digunakan untuk membeli alat utama sistem senjata dari luar negeri. "Mana berani memainkan anggaran," katanya.

Apalagi, setiap pembahasan anggaran, ketiga angkatan tak pernah ikut dalam rapat. "Kami biasanya hadir jika berkaitan dengan hal teknis, seperti alasan mengapa memilih pesawat tertentu," ujar Azman.

Anggaran militer setiap mengalami kenaikan. Untuk tahun depan dialokasikan anggaran sebesar Rp 77,7 triliun. Jumlah ini meningkat dari tahun ini sekitar Rp 64 triliun.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Marzuki Alie mendukung langkah Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan mengungkap nama-nama anggota Dewan yang meminta dana kepada BUMN atau Kementerian dan Lembaga. "Kami dukung 1.000 persen," katanya.

Syaratnya, kata Marzuki, Dahlan harus memiliki bukti otentik bahwa anggota tersebut benar-benar melakukan "pemalakan". "Asalkan ada faktanya, dalam bentuk rekaman, SMS tentang pertemuan, apa saja," tuturnya.

SUBKHAN

Baca juga:
Kisah Jenderal Pramono Edhi dan Makelar Senjata

Ketika Senjata Tempur TNI Sudah Tua dan Lelah

Siasat Dagang Makelar Senjata

Repot Mencari Pengganti ''Simbah''
Eks Kepala PPATK Bongkar Calo Anggaran Via Twitter

Berita terkait

Kasus Mafia Anggaran, KPK Panggil Lagi Anggota DPR Agung Rai

2 Oktober 2019

Kasus Mafia Anggaran, KPK Panggil Lagi Anggota DPR Agung Rai

Anggota Fraksi PDIP DPR itu akan diperiksa sebagai saksi untuk politikus PAN, Sukiman, yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Selengkapnya

KPK Telusuri Peran Romahurmuziy dalam Kasus Mafia Anggaran

21 Juni 2019

KPK Telusuri Peran Romahurmuziy dalam Kasus Mafia Anggaran

Romahurmuziy pernah diperiksa dalam kasus ini pada Agustus 2018. Dia mengaku tidak tahu urusan tersebut.

Baca Selengkapnya

Kasus Mafia Anggaran, Amin Santono Divonis 8 Tahun Penjara

4 Februari 2019

Kasus Mafia Anggaran, Amin Santono Divonis 8 Tahun Penjara

Anggota Komisi Keuangan DPR Amin Santono divonis 8 tahun penjara dalam perkara suap dana perimbangan daerah.

Baca Selengkapnya

Perantara Suap Amin Santono Divonis 4 Tahun Penjara

4 Februari 2019

Perantara Suap Amin Santono Divonis 4 Tahun Penjara

Konsultan, Eka Kamaluddin yang didakwa menjadi perantara suap untuk Anggota Komisi Keuangan DPR Amin Santono divonis 4 tahun penjara.

Baca Selengkapnya

Amin Santono Khawatir Meninggal di Penjara Jika Dihukum 10 Tahun

28 Januari 2019

Amin Santono Khawatir Meninggal di Penjara Jika Dihukum 10 Tahun

Sebelumnya, jaksa KPK menuntut mantan anggota Fraksi Demokrat DPR Amin Santono 10 tahun penjara.

Baca Selengkapnya

Amin Santono Dituntut 10 Tahun Penjara dalam Kasus Mafia Anggaran

22 Januari 2019

Amin Santono Dituntut 10 Tahun Penjara dalam Kasus Mafia Anggaran

Jaksa juga meminta hakim menjatuhkan hukuman tambahan kepada Amin Santono yaitu pencabutan hak politik selama 5 tahun.

Baca Selengkapnya

Kasus Mafia Anggaran, Yaya Purnomo Dituntut 9 Tahun Penjara

22 Januari 2019

Kasus Mafia Anggaran, Yaya Purnomo Dituntut 9 Tahun Penjara

Pegawai Kemenkeu Yaya Purnomo dituntut 9 tahun penjara oleh jaksa KPK dalam perkara suap dan gratifikasi terkait pengurusan anggaran untuk daerah.

Baca Selengkapnya

Sekda DKI: Kawal Transparansi Anggaran yang Telah Terbentuk

6 Juni 2017

Sekda DKI: Kawal Transparansi Anggaran yang Telah Terbentuk

Saefullah mengatakan publik berhak bertanya jika ada kegiatan Pemprov DKI yang dinilai aneh dalam penggunaan APBD.

Baca Selengkapnya

Cegah Oknum Mainkan Kasus, KPK Siapkan E-Coordination

20 Agustus 2016

Cegah Oknum Mainkan Kasus, KPK Siapkan E-Coordination

Ini agar publik bisa melaporkan dugaan kasus korupsi dan memantau penanganannya.

Baca Selengkapnya

Hapus Kata Bersayap, Susi Pangkas Dana Siluman Rp 200 Miliar

16 Desember 2015

Hapus Kata Bersayap, Susi Pangkas Dana Siluman Rp 200 Miliar

Langkah Menteri Susi Pudjiastuti menghapus penggunaan sejumlah kosa kata bersayap mampu memangkas dana siluman Rp 200 miliar.

Baca Selengkapnya