Undang-undang Pertegas Hak dan Kewajiban Veteran  

Reporter

Editor

Fanny Febiana

Selasa, 9 Oktober 2012 13:07 WIB

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) membalas hormat dari anggota veteran saat silaturahmi dengan peserta Kongres ke 10 Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) di mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Selasa (9/10). ANTARA/Prasetyo Utomo

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganggap perlu adanya penegasan kategori veteran dalam Undang-Undang Veteran RI. "Karena akan mengait kepada hak dan kewajibannya," kata SBY di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa, 9 Oktober 2012.

SBY mengatakan telah mengesahkan RUU Veteran ketika memberikan pidato di Hari Ulang Tahun TNI, Jumat pekan lalu. Undang-undang ini, kata dia, memperjelas status veteran dengan membaginya dalam beberapa kategori, yakni veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, dan veteran perdamaian.

Menurut SBY, hak bagi veteran pejuang kemerdekaan, antara lain tunjangan kehormatan, dana kehormatan, berhak dimakamkan di taman makam pahlawan, dan sejumlah hak lain yang akan diatur dalam peraturan presiden. "Veteran pembela kemerdekaan juga mendapatkan hak yang sama," ujar SBY.

Adapun veteran perdamaian, ia melanjutkan, tidak diberikan hak mendapat tunjangan kehormatan dan dana kehormatan. "Tapi berhak dimakamkan di taman makam pahlawan."

PRIHANDOKO

Berita lain:
Kisruh Polri-KPK, Apa Kata Djoko Suyanto?

SBY Bela KPK

Polri: 5 Penyidik KPK Wajib Lapor Rabu Besok

Alasan Aktivis Protes Pelemahan KPK

SBY Bakal Gabung di Pertemuan KPK-Polri

Diberi Lampu Hijau, KPK Tancap Gas Kasus Simulator

Berita terkait

Ketimbang Menjabat Menteri, Luhut Sebut Lebih Enak Jadi Tentara

2 Mei 2020

Ketimbang Menjabat Menteri, Luhut Sebut Lebih Enak Jadi Tentara

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memilih bertugas sebagai tentara ketimbang menteri.

Baca Selengkapnya

Reformasi TNI di Masa Presiden Jokowi Dinilai Berjalan Mundur

7 Februari 2018

Reformasi TNI di Masa Presiden Jokowi Dinilai Berjalan Mundur

Sejumlah kalangan menilai reformasi di tubuh TNI mengalami langkah mundur di masa Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Polri Dinilai Beri Pintu Masuk TNI Masuk ke Ranah Ketertiban

4 Februari 2018

Polri Dinilai Beri Pintu Masuk TNI Masuk ke Ranah Ketertiban

Pengamat hukum Bivitri Susanti meminta nota kesepahaman Polri dan TNI soal pemeliharaan keamanan dan ketertiban dibatalkan.

Baca Selengkapnya

YLBHI: Sistem Peradilan Militer Harus Segera Diperbarui

16 Desember 2017

YLBHI: Sistem Peradilan Militer Harus Segera Diperbarui

Pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum Julius Ibrani mengatakan reformasi sektor militer di Indonesia masih belum mencapai targetnya.

Baca Selengkapnya

Hut TNI 72 Tahun, Simak Cuitan Netizen

7 Oktober 2017

Hut TNI 72 Tahun, Simak Cuitan Netizen

Topik mengenai TNI di lini masa merupakan salah satu isu yang selalu "in" di mata Netizen, terutama marak dibicarakan saat merayakan HUT TNI kali ini

Baca Selengkapnya

Ini Alutsista yang Dipamerkan pada Acara HUT TNI di Cilegon

5 Oktober 2017

Ini Alutsista yang Dipamerkan pada Acara HUT TNI di Cilegon

Peringatan HUT TNI ke-72 dilaksanakan di Dermaga Indah Kiat Cilegon, Banten, Kamis 5 Oktober 2017. Acara ini dimulai pukul 08.00.

Baca Selengkapnya

Kodim Brebes Gelar Nobar Film G30S PKI di Desa dan Sekolah

22 September 2017

Kodim Brebes Gelar Nobar Film G30S PKI di Desa dan Sekolah

Komando Distrik Militer 0713/Brebes akan menggelar nonton bareng film G 30S PKI di setiap desa dan beberapa sekolah.

Baca Selengkapnya

Wiranto: TNI Tak Bisa Dinilai dari Kinerjanya di Masa Lalu  

22 September 2017

Wiranto: TNI Tak Bisa Dinilai dari Kinerjanya di Masa Lalu  

Wiranto beralasan tidak adil bila ada pihak yang menilai kinerja TNI di masa lalu dengan situasi saat ini yang sudah berbeda.

Baca Selengkapnya

Sejarawan Sebut TNI Tak Ingin Ada Tafsir Ulang Peristiwa 1965  

19 September 2017

Sejarawan Sebut TNI Tak Ingin Ada Tafsir Ulang Peristiwa 1965  

Dengan memutar kembali film Pengkhianatan G 30 S PKI, TNI tidak membiarkan sejengkal pun peristiwa 1965 ditafsirkan berbeda.

Baca Selengkapnya

Nobar Film G30S/PKI, Panglima TNI: Kalau Perintah Saya, Kenapa?

18 September 2017

Nobar Film G30S/PKI, Panglima TNI: Kalau Perintah Saya, Kenapa?

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan instruksi pemutaran film G30S/PKI merupakan perintahnya.

Baca Selengkapnya