TEMPO.CO , Jakarta: Siti Hartarti Tjakra Murdaya mengaku tidak bisa tidur karena mendengar dirinya akan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. “Saya tidak bisa tidur. Media dan lembaga swadaya masyarakat seolah-olah mendorong-dorong agar saya jadi tersangka,” ujarnya kepada Tempo Selasa 7 Agustus 2012.
Dia mengaku terkejut ketika sejumlah media memuat berita bahwa KPK mengeluarkan surat penetapan tersangka atas nama dirinya. Meski dalam surat tersebut dinyatakan pimpinan KPK belum menandatangani, Hartarti merasa sangat cemas dan takut.
Hartarti meminta KPK tidak terburu-buru melakukan hal itu. Dia berulang kali menyatakan diri sebagai korban pemerasan dalam kasus Bupati Buol tersebut. Ia menyatakan tidak menyuap Amran Batalipu, Bupati Buol yang mencalonkan diri kembali dalam pemilihan umum kepala daerah beberapa waktu lalu. Ia juga membantah tudingan bahwa dirinya mengetahui adanya pemberian uang kepada Amran. “Itu saya tidak tahu. Direktur PT HIP (Hardaya Inti Plantations) Totok Lestiyo yang memberikan uang itu.”
Kemarin, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyatakan lembaganya telah menetapkan tersangka baru dalam kasus suap hak guna lahan kelapa sawit di Buol, Sulawesi Tengah. "Pada saat yang tepat, akan dikemukakan," ujarnya Selasa 7 Agustus 2012.
Kasus suap ini berawal dari penangkapan Yani Anshori, General Manager PT Hardaya Inti Plantations, pada Selasa, 26 Juni lalu. Sehari kemudian, KPK menangkap kolega Anshori, yakni Gondo Sudjoyo, Dedi Kurniawan, serta Sukirman, di Bandar Udara Soekarno-Hatta. Anshori dan Gondo akhirnya ditetapkan sebagai tersangka.
Dugaan suap itu terkait dengan pengurusan hak guna usaha perkebunan sawit milik PT Citra Cakra Murdaya dan PT Hardaya di Kecamatan Bukal, Buol, perusahaan milik Hartati. Diduga, duit suap diberikan kepada Amran, yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Pengacara Bupati Buol Amran Batalipu, Amat Y. Entedaim, meyakini Hartati bakal segera ditetapkan sebagai tersangka. Menurut dia, Hartati dua kali menyuap kliennya sebesar Rp 3 miliar. "Ibu Hartati tidak bisa menghindari karena kami punya data dan informasi yang akan kami beberkan di persidangan," ujarnya.
