SBY Diminta Tak Minta Maaf pada Korban 1965  

Reporter

Editor

Minggu, 5 Agustus 2012 05:28 WIB

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, saat menjawab pertanyaan wartawan, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, 24-7, 2012. Priyo Budi Santoso meminta agar hasil penyelidikan pelanggaran HAM berat peristiwa 1965-1966 tidak terulang kembali dimasa-masa depan. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO , Bandung – Rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk meminta maaf pada korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat, termasuk korban pembantaian tentara dan pemuda pada 1965 silam, ditentang sejumlah kalangan.

Sabtu, 4 Agustus 2012, penolakan itu dideklarasikan dalam bentuk penandatangan petisi di Gedung Indonesia Menggugat, Bandung. Hadir dalam deklarasi itu: Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso, mantan Gubernur Jawa Barat Solihin GP dan Nuriana, serta politikus lokal Jawa Barat seperti Otje Popong Djundjunan, Cece Padmadinata, Uu Rukmana, dan Kiki Syahnakri. Para penanda tangan petisi juga mewakili organisasi seperti Pepabri, BPK 45 Jabar, LVRI, Pemuda Pancasila, dan Majelis Ulama Indonesia.

Politikus Golkar, Priyo Budi Santoso, menegaskan bahwa bangsa Indonesia perlu melihat ke depan, melupakan masa lampau dan berdamai dengan sejarah. “Itu jauh lebih baik ketimbang kita lebih berkutat pada masa lalu. Itu tidak pernah selesai,” katanya.

Seniornya di Golkar, Solihin GP, menuding rencana permintaan maaf Presiden SBY didorong oleh kader-kader komunis yang telah menyusup ke pemerintahan. Solihin mendesak agar kader komunis itu ditolak masuk kembali ke dalam sistem pemerintahan. “Pemerintah tidak boleh lemah, komunisme itu dosanya banyak,” katanya tegas.

Dalam deklarasi yang dibacakan Ketua KNPI Jabar, Husni Farhani Mubarok, para penandatangan petisi menegaskan penolakan atas kembalinya ideologi komunisme di Indonesia. Selain itu, mereka juga menolak rencana Presiden SBY untuk meminta maaf kepada para korban pembunuhan massal 1965. Mereka juga menolak adanya pengadilan HAM ad hoc terhadap pelaku pembunuhan ratusan ribu orang yang dituduh PKI pada 1965, seperti rekomendasi Komnas HAM. “Terakhir, kami menuntut pemerintah mewujudkan keadilan sosial secepatnya,” kata Husni.

ANWAR SISWADI

Berita Terpopuler:
Ceramah SARA, Ini Pernyataan Rhoma Irama

Kicauan Luna Maya Soal Foto Mirip Dirinya

5 Kejanggalan Kasus Simulator SIM

Anak Buah yang Pernah Menyulitkan Presiden SBY

Macaulay Culkin Hidupnya Tinggal 6 Bulan?

Polemik Rhoma Irama, Jokowi Nyanyi ''Darah Muda''

Dituding Sebarkan Foto Luna Maya Mabuk, Tyas Kaget

Jokowi Tak Akan Laporkan Rhoma Irama

Punya Bokong Gede Bisa Terhindar Diabetes

Djoko Susilo Dinonaktifkan Sebagai Gubernur Akpol

Berita terkait

10 Desember Hari Hak Asasi Manusia Sedunia, Ini Isi Deklarasinya

10 Desember 2023

10 Desember Hari Hak Asasi Manusia Sedunia, Ini Isi Deklarasinya

Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-75 menghadirkan tema dan konsep berbeda di Indonesia, berikut ini tema dan isi deklarasinya.

Baca Selengkapnya

4 Prajurit Kostrad Gugur di Distrik Paro Nduga Papua, Ini Profil Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat

29 November 2023

4 Prajurit Kostrad Gugur di Distrik Paro Nduga Papua, Ini Profil Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat

Kostrad merupakan salah satu pasukan elit yang dimiliki TNI AD. Begini sejarah pasukan ini.

Baca Selengkapnya

Surat Cinta Bung Karno untuk Ratna Sari Dewi, Berikut Profil Istri Sukarno Bernama Asli Naoko Nemoto

20 November 2023

Surat Cinta Bung Karno untuk Ratna Sari Dewi, Berikut Profil Istri Sukarno Bernama Asli Naoko Nemoto

ANRI kumpulkan 300 arsip Sukarno, di antaranya surat cinta untuk Naoko Nemoto atau Ratna Sari Dewi. Ini profilnya.

Baca Selengkapnya

Sejak Kapan Film Pengkhianatan G30S/PKI Tak Lagi Wajib Tayang dan Tonton?

30 September 2023

Sejak Kapan Film Pengkhianatan G30S/PKI Tak Lagi Wajib Tayang dan Tonton?

Film Pengkhianatan G30S/PKI pernah menjadi film wajib tayang dan tonton bagi siswa seluruh Indonesia. Sejak kapan tak lagi diwajibkan?

Baca Selengkapnya

Berikut Sikap Pemerintah Terhadap Korban Pasca G30S 1965

30 September 2023

Berikut Sikap Pemerintah Terhadap Korban Pasca G30S 1965

Begini sikap pemerintah terhadap korban pasca G30S 1965. Mahfud Md dan Menkumham Yasonna Laoly memberikan peluang repatriasi.

Baca Selengkapnya

Dokumen Gilchrist Versi Keterlibatan Intelijen Asing dalam Peristiwa G30S 1965

29 September 2023

Dokumen Gilchrist Versi Keterlibatan Intelijen Asing dalam Peristiwa G30S 1965

Berbagai versi muncul menjadi latar terjadinya peristiwa G30S yang masa orde disebut G30S/PKI. Salah satunya adanya dokumen Gilchrist. Apa isinya?

Baca Selengkapnya

Pasukan Tengkorak Kostrad Dipercaya Atasi KKB Papua, Begini Pasukan Elite Ini Beraksi

9 Maret 2023

Pasukan Tengkorak Kostrad Dipercaya Atasi KKB Papua, Begini Pasukan Elite Ini Beraksi

Kostrad mempercayakan Pasukan Tengkorak untuk menangani Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Berikut profil salah satu pasukan elite TNI itu.

Baca Selengkapnya

Penumpasan G30S: Jejak Sarwo Edhie Wibowo Sang Komandan RPKAD

4 Oktober 2022

Penumpasan G30S: Jejak Sarwo Edhie Wibowo Sang Komandan RPKAD

Sarwo Edhie dan pasukannya bertugas menumpas kelompok G30S dan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang saat itu dianggap bertanggung jawab terhadap G30S.

Baca Selengkapnya

Cerita Prajurit RPKAD Temukan Sumur di Lubang Buaya Tempat Jasad 6 Jenderal Korban G30S

3 Oktober 2022

Cerita Prajurit RPKAD Temukan Sumur di Lubang Buaya Tempat Jasad 6 Jenderal Korban G30S

Hari ini 57 tahun silam, pasca G30S, personel RPKAD menemukan sebuah sumur tua di Lubang Buaya area Halim tempat 6 jasa jenderal dan 1 kapten.

Baca Selengkapnya

Menapaki Jejak Keterlibatan CIA dalam G30S

2 Oktober 2022

Menapaki Jejak Keterlibatan CIA dalam G30S

David T. Johnson, dalam bukunya mengungkapkan bahwa Amerika Serikat, melalui tangan-tangan CIA, turut terlibat dalam G30S pada 30 September 1965.

Baca Selengkapnya