Menkokesra Agung Laksono usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta Selatan, Jumat (6/7). ANTARA/Fanny Octavianus
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi sempat mengendus adanya paket suap dari Gubernur Riau Rusli Zainal untuk Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono. Keduanya sama-sama kader Partai Golongan Rakyat. Duit suap itu diduga terkait dengan penambahan dana Pekan Olahraga Nasional XVIII yang akan digelar di Riau.
Menurut sumber Tempo, saat anggota DPRD Riau, Faisal Aswan, tertangkap tangan menerima suap pada 3 April lalu, penyidik KPK mendapat informasi bahwa Rusli dan Lukman sedang berada di Jakarta membawa uang sekitar Rp 1 miliar. Sempat ada kabar uang itu akan diantarkan ke kediaman Agung. “Namun operasi tangkap tangan gagal karena jejak mereka sempat hilang,” katanya.
Total uang suap mencapai Rp 9 miliar. Semuanya dihimpun dari tiga perusahaan konstruksi pelat merah—PT Adhi Karya, PT Pembangunan Perumahan, dan PT Wijaya Karya, yang menjadi kontraktor proyek PON. Sebelumnya, tiga perusahaan itu diminta menyetorkan uang Rp 1,8 miliar untuk dibagikan kepada sejumlah anggota DPRD Riau yang menyetujui revisi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venues pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau.
Agung mengaku pernah memfasilitasi permintaan Rusli Zainal, yang mengeluhkan surat permintaan penambahan anggaran tidak digubris kementerian terkait. “PON ini program nasional, jadi wajar saya turun tangan membantu,” katanya. “Tidak ada kaitan saya satu partai dengan Rusli.”
Tapi Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini membantah pernah menerima uang dari Lukman dan Rusli. Dia menegaskan tidak pernah bertemu dengan dua orang itu di hotel ataupun di kediamannya untuk membahas PON. “Saya pastikan tidak pernah bertemu dengan mereka selain di kantor,” katanya.
