Aksi Koboi Bupati Bima, Todongkan Pistol ke Mahasiswa  

Reporter

Editor

Senin, 2 Juli 2012 16:51 WIB

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam front alinasi mahasiswa Bima membawa foto bupati Bima Fery Zulkarnain saat menggelar aksi di Fly Over, Makassar, Juamat (13/1). TEMPO/Iqbal Lubis

TEMPO.CO, Bima - Bupati Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Fery Zulkarnain, Senin, 2 Juli 2012, menunjukkan aksi koboi saat melakukan kunjungan kerja di Desa Doro O’o, Kecamatan Lenggudu. Fery tampak menodongkan pistol kaliber 36 yang dipegang dengan tangan kanannya kepada seorang mahasiswa, Sudirmasin alias Boman.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Tempo, saat itu Fery sedang menyaksikan kegiatan bulan bakti gotong royong yang diselenggarakan warga yang dimulai sekitar pukul 08.00 WITA.

Pada saat acara jeda, Sudirmasin alias Boman dan dua rekannya, Irma dan Iksan, dari Forum Solidaritas Pemuda Pelajar Doro O’o, bermaksud mengajukan proposal kepada Fery. Proposal berisi permohonan bantuan dana untuk membeli laptop. Namun, ditolak oleh Fery dengan alasan tidak memiliki dana untuk bantuan laptop.

Beberapa saat kemudian terjadi adu mulut antara Fery dan Boman yang sehari-hari adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Bima. Fery terlihat emosional. ”Saya bunuh kamu,” kata Fery sambil menodongkan pistolnya ke arah Boman.

Fery juga sempat memaki-maki Boman. Beberapa kali Fery dan ajudannya, Ruslan, melayangkan pukulan dengan tangan kosong. Boman menghindar dan menangkis pukulan.

Aksi tersebut dihentikan warga dan beberapa orang yang memakai seragam baju safari. “Dia mengancam saya dengan pistolnya dan tiba-tiba memukul, maka saya lapor ke polisi,” ujar Sudirmasin kepada Tempo saat berada di Markas Kepolisian Resor Kota Bima.

Camat Langgudu, Baharudin, mengatakan bahwa antara Bupati Fery dan mahasiswa tersebut terjadi kesalapahaman. “Itu hanya karena kesalahpahaman,” ucapnya.

Bupati Fery belum bisa dimintai konfirmasi secara langsung. Namun, Kepala Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Bima, Yan Suryadin, mengatakan bahwa Bupati Fery sudah menerima informasi mengenai laporan itu ke polisi. Namun, Yan tidak bersedia memberikan penjelasan lebih terperinci. “Kami akan cek dululah kebenarannya,” tuturnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bima, Iskandar, menjelaskan bahwa peristiwa tersebut dipicu oleh sikap Boman dan kawan-kawannya yang menyobek proposal setelah ditolak Bupati. Sikap tersebut membuat Fery merasa kesal. Iskandar mengaku mengetahui penodongan pistol oleh Bupati, tapi tidak bersedia menjelaskannya.

Sementara itu Wakil Kepala Polres Kota Bima, Komisaris Polisi Bunawar, membenarkan adanya laporan terhadap Bupati Fery. Namun Binawar enggan memberikan keterangan lebih panjang. “Kini sedang ditangani oleh Reskrim,” katanya.

AKHYAR H M NUR

Berita populer:

Dahlan Iskan Dinilai Genit Mengejar Popularitas

Bom Waktu Dahlan Iskan

Serangan Balik terhadap Dahlan Iskan

Kata Guardiola Soal Strategi \'\'False 9\'\' Spanyol

Dahlan Iskan Seperti Koboi Mencari Lawan

Kronologi Zig-zag ala Dahlan Iskan



Berita terkait

Anggota DPR Soroti Perpanjangan Masa Jabatan Pj Kepala Daerah: Berpotensi Ilegal Jika Diperpanjang Lagi

22 hari lalu

Anggota DPR Soroti Perpanjangan Masa Jabatan Pj Kepala Daerah: Berpotensi Ilegal Jika Diperpanjang Lagi

Anggota Komisi II DPR RI Endro Suswantoro Yahman menyoroti kemungkinan perpanjangan masa jabatan beberapa penjabat (Pj) kepala daerah menjadi ilegal jika dilakukan lagi tahun ini. Sebabnya, kata Endro, beberapa Pj Gubernur, Wali Kota, atau Bupati telah menjalani masa jabatan maksimal yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2023.

Baca Selengkapnya

Jokowi Evaluasi Harian Seluruh Penjabat Kepala Daerah: Begitu Miring-miring, Saya Ganti

30 Oktober 2023

Jokowi Evaluasi Harian Seluruh Penjabat Kepala Daerah: Begitu Miring-miring, Saya Ganti

Presiden Jokowi mengaku secara teratur terus melakukan evaluasi atas kinerja seluruh penjabat kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Dianggap Sarat Kepentingan Politik Pemilu 2024

22 Mei 2023

Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Dianggap Sarat Kepentingan Politik Pemilu 2024

Penjabat Kepala Daerah dinilai bisa pengaruhi hasil Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

ICW Ungkap Banyak Penjabat Kepala Daerah Rangkap Jabatan

22 Mei 2023

ICW Ungkap Banyak Penjabat Kepala Daerah Rangkap Jabatan

ICW menilai Penjabat Kepala Daerah yang rangkap jabatan menimbulkan konflik kepentingan.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tegaskan Penjabat Kepala Daerah Akan Dievaluasi Setiap Tiga Bulan

23 Desember 2022

Mendagri Tegaskan Penjabat Kepala Daerah Akan Dievaluasi Setiap Tiga Bulan

Mendagri Tito Karnavian menyatakan penjabat kepala daerah mulai gubernur, bupati dan wali kota di seluruh daerah akan dievaluasi tiga bulan sekali.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian Sebut Surat Edaran Kemendagri Dipantik dari Keluhan Internal

21 September 2022

Tito Karnavian Sebut Surat Edaran Kemendagri Dipantik dari Keluhan Internal

Tito Karnavian menerbitkan surat edaran kepada Pj kepala daerah yang membolehkan memutasi maupun memberhentikan pejabat tanpa persetujuan Kemendagri.

Baca Selengkapnya

Partai NasDem Sebut SE Mendagri Tito Karnavian Bentuk Praktik Otoritarianisme

21 September 2022

Partai NasDem Sebut SE Mendagri Tito Karnavian Bentuk Praktik Otoritarianisme

NasDem menilai surat edaran yang dikeluarkan Tito Karnavian menabrak peraturan perundang-undangan di atasnya.

Baca Selengkapnya

Penjabat Kepala Daerah Boleh Mutasi PNS, Anies Baswedan: Semua Pakai Aturan

18 September 2022

Penjabat Kepala Daerah Boleh Mutasi PNS, Anies Baswedan: Semua Pakai Aturan

Anies Baswedan menganggap hak dan kewenangan penjabat kepala daerah soal mutasi dan pemberhentian pegawai sudah diatur.

Baca Selengkapnya

Kemendagri Beri Penjelasan Soal Pj Kepala Daerah Bisa Mutasi dan Berhentikan Pejabat

16 September 2022

Kemendagri Beri Penjelasan Soal Pj Kepala Daerah Bisa Mutasi dan Berhentikan Pejabat

Kemendagri menanggapi kekhawatiran potensi abuse of power dalam aturan memperbolehkan Pj kepala daerah dibolehkan memutasi dan memberhentikan ASN

Baca Selengkapnya

Mendagri Izinkan Pj Kepala Daerah Mutasi Pegawai, Pengamat: Berpotensi Penyalahgunaan Kekuasaan

16 September 2022

Mendagri Izinkan Pj Kepala Daerah Mutasi Pegawai, Pengamat: Berpotensi Penyalahgunaan Kekuasaan

Mendagri menerbitkan surat edaran kepada penjabat atau Pj kepala daerah yang membolehkan memutasi maupun memberhentikan pejabat

Baca Selengkapnya