TEMPO Interaktif, Jakarta: Wakil Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Saur Sirait mengatakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menjadi alamat baru untuk menyampaikan pelanggaran-pelanggaran pemilu 2004, terutama pelanggaran yang berkaitan dengan lembaga penyiaran. Hal ini disampaikan Saur usai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang ditandangani Panwaslu dan KPI, di kantor Panwaslu di Jakarta, Selasa (9/3). Dalam nota itu, disebutkan bahwa kasus pelanggaran akan diselesaikan sesingkat mungkin. "Tidak akan tertunda sampai lima April," kata Saur yang saat itu didampingi anggota KPI, Bimo Nugroho. Untuk kasus-kasus pelanggaran yang terjadi di daerah-daerah yang KPI-nya belum terbentuk, laporan pelanggaran akan ditampung Panwaslu setempat. Setelah itu, laporan pelanggaran itu akan diteruskan ke KPI pusat. Saat ini, kata Bimo, KPI baru ada di enam provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali dan Gorontalo. Menurut Saur dan Bimo, kewenangan KPI bukan pada penyelesaian pelanggaran yang dilakukan peserta pemilu. Tetapi hanya bewewenang menyelesaikan pelanggaran yang dilakukan lembaga penyiaran. Misalnya, pencemaran nama baik parpol atau peserta pemilu oleh lembaga penyiaran, atau memberikan porsi yang tidak seharusnya kepada partai politik (parpol) tertentu untuk berkampanye di lembaganya. Menurut Bimo, potensi pelanggaran di lembaga penyiaran sangat besar. Hal ini karena banyaknya lembaga penyiaran di Indonesia. Untuk stasiun televisi saja, jumlahnya lebih dari 20. Selain TVRI, ada10 stasiun televisi swasta, 14 stasiun TV lokal, dan sekitar 3000 stasiun radio. Di antara junlah itu hanya terdapat 1800 stasiun radio yang memperoleh izin penyiaran pemilu. Sisanya, belum. Bimo menegaskan, pada masa kampanye, lembaga penyiaran harus berinisiatif memberikan kesempatan yang sama kepada semua parpol untuk berkampanye di media mereka. Untuk menjamin kesempatan berkampanye yang sama di lembaga penyiaran, KPI akan memberikan kesempatan kepada semua partai untuk berkampanye gratis selama lima menit di media yang ditentukan. Untuk mengantisipasi pelangaran yang dilakuan lembaga penyiaran, selain bekerja sama dengan Panwaslu, KPI juga akan bekerja sama dengan beberapa departemen, seperti Departemen Perhubungan, Kementerian Informasi dan Komunikasi, lembaga kepolisian dan beberapa departemen terkait, untuk melakukan penertiban terhadap siaran-siaran kampanye yang bersifat ilegal. Bimo mengatakan, kerja sama dilakukan untuk menjamin kualitas kampanye sebaik-baiknya. Terutama untuk menghindari kebohongan publik yang dilakukan lembaga penyiaran. Sunariah ? Tempo News Room