Kubu Koalisi Minus Golkar Usung PT 3,5 Persen  

Reporter

Editor

Rabu, 11 April 2012 10:37 WIB

Seketariat Gabungan (Setgab) Partai Koalisi. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Pertemuan Sekretariat Gabungan (Setgab) partai koalisi semalam membuahkan hasil. Mayoritas partai-partai koalisi bulat soal isi RUU Pemilu.

"Empat partai koalisi PD, PKB, PAN, PPP, sepakat ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT) 3,5 persen. Minus Golkar," kata Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Marwan Ja'far, kepada Tempo, Rabu, 11 April 2012.

Menurut Ja'far, empat poin krusial dalam pembahasan RUU Pemilu sudah ada titik temu. Selain ambang batas parlemen 3,5 persen, empat partai koalisi juga menyepakati sistem pemilihan terbuka, kuota murni habis di daerah pemilihan (dapil), angka 3-10 kursi per daerah per dapil untuk di DPR, dan angka 3-12 kursi per daerah untuk DPRD. "Kami siap untuk paripurna pagi ini. Voting pun kami siap karena Gerindra dan Hanura ikut Setgab," kata dia yakin.

Kesepakatan ini, kata Marwan, memang hanya diamini oleh empat partai koalisi saja. Partai Golkar masih belum satu suara karena masih berkukuh pada angka 4 persen untuk ambang batas parlemen.

Partai berlambang pohon beringin itu juga masih menginginkan kuota kursi 3-10 tingkat nasional hingga daerah dan sistem pemilihan tertutup untuk pemilu 2014 nanti. "Pagi ini Golkar masih akan menggelar rapat lagi. Lihat di paripurna nanti, akan sama atau tidak,"kata dia.

Semalam, Setgab menggelar rapat konsolidasi terakhir menjelang paripurna RUU pemilu yang rencananya akan disahkan hari ini, di kediaman Sekretaris Setgab Syarif Hasan di Komplek Widya Chandra Jakarta Selatan.

Hadir dalam pertemuan ini, di antaranya Ketua Fraksi PAN Tjatur Sapto Edi, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustofa, Ketua Fraksi Partai Demokrat Jafar Hafsah, Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar, Ketua Fraksi PKB Marwan Jafar, dan Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar Ibnu Munzir. Perwakilan PKS tidak diundang dalam rapat tersebut. "Intinya, kami undang (partai koalisi) yang solid," kata Syarif.

MUNAWWAROH





Berita terkait
Partai Gurem Sebut RUU Pemilu Diskriminatif
Demokrat-PDIP Saling Kunci Sistem Pemilu
Pembahasan RUU Pemilu Deadlock, Paripurna Hari Ini
Setgab Sepakati RUU Pemilu Tak Divoting
PAN Minta RUU Pemilu Divoting Secara Paket
Setgab Gelar Rapat Terakhir Bahas RUU Pemilu
PDIP Tolak Voting RUU Pemilu Paketan

Advertising
Advertising

Berita terkait

Pertimbangan MK Soal Penetapan Besaran Persentase Ambang Batas Parlemen

1 Maret 2024

Pertimbangan MK Soal Penetapan Besaran Persentase Ambang Batas Parlemen

Menurut MK, ambang batas parlemen berdampak pada konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang terkait dengan proporsionalitas hasil pemilu.

Baca Selengkapnya

Perludem Nilai RUU Pemilu Masih Berpeluang Dibahas

10 Maret 2021

Perludem Nilai RUU Pemilu Masih Berpeluang Dibahas

RUU Pemilu masih berpeluang dibahas DPR dan pemerintah karena masuk dalam daftar panjang Prolegnas kendati tak ada di pembahasan 2021.

Baca Selengkapnya

DPR dan Pemerintah Sepakat Keluarkan RUU Pemilu dari Prolegnas 2021

9 Maret 2021

DPR dan Pemerintah Sepakat Keluarkan RUU Pemilu dari Prolegnas 2021

Delapan fraksi menyatakan setuju RUU Pemilu ditarik dari daftar Prolegnas Prioritas 2021 dan hanya Fraksi Partai Demokrat yang meminta tetap dibahas.

Baca Selengkapnya

Pemerintah dan DPR Sepakat Cabut RUU Pemilu dari Prolegnas Prioritas

9 Maret 2021

Pemerintah dan DPR Sepakat Cabut RUU Pemilu dari Prolegnas Prioritas

Yasonna Laoly menyatakan pemerintah menyepakati pencabutan RUU Pemilu dari daftar Prolegnas Prioritas 2021.

Baca Selengkapnya

Pastikan Tarik RUU Pemilu dari Prolegnas, Baleg DPR: Revisi UU ITE Lihat Nanti

9 Maret 2021

Pastikan Tarik RUU Pemilu dari Prolegnas, Baleg DPR: Revisi UU ITE Lihat Nanti

Willy Aditya memastikan bahwa Komisi II DPR RI telah menarik Rancangan Undang-Undang atau RUU Pemilu dari daftar prolegnas

Baca Selengkapnya

Fraksi PAN Tolak 3 RUU Masuk Prolegnas 2021

9 Maret 2021

Fraksi PAN Tolak 3 RUU Masuk Prolegnas 2021

Penetapan Prolegnas Prioritas 2021 sudah lama mundur karena belum diambil Keputusan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR.

Baca Selengkapnya

Hasil Rapimnas, Golkar Tolak Revisi UU Pemilu

6 Maret 2021

Hasil Rapimnas, Golkar Tolak Revisi UU Pemilu

Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mengatakan pilihan itu diambil untuk menjaga stabilitas politik.

Baca Selengkapnya

Tolak Revisi UU Pemilu, PAN: Usulan PDIP Belum Tentu Cocok dengan Partai Lain

24 Februari 2021

Tolak Revisi UU Pemilu, PAN: Usulan PDIP Belum Tentu Cocok dengan Partai Lain

PAN menolak revisi UU Pemilu. Menurut PAN, revisi akan menguras energi.

Baca Selengkapnya

PPP Tak Setuju Pembahasan Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada Dipisah

23 Februari 2021

PPP Tak Setuju Pembahasan Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada Dipisah

PPP mengatakan pembahasan revisi UU Pemilu harus satu paket dengan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Seperti PDIP, Fraksi PKB Setuju Revisi UU Pemilu Tanpa Normalisasi Pilkada

23 Februari 2021

Seperti PDIP, Fraksi PKB Setuju Revisi UU Pemilu Tanpa Normalisasi Pilkada

Fraksi PKB di DPR menyetujui revisi UU Pemilu. Namun, mereka tak ingin ada normalisasi Pilkada 2022 dan 2023.

Baca Selengkapnya