TEMPO Interaktif, Yogakarta - Fraksi Demokrat di DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta menilai dukungan kerabat Keraton Yogyakarta memisahkan diri dari Indonesia dinilai emosional. Sebab struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja DIY masih tergantung pada pemerintah pusat. “Itu namanya tidak masuk akal,” kata Ketua Fraksi Demokrat DPRD DIY, Putut Wiryawan, Senin 26 Maret 2012.
Dalam acara Apel Siaga Rakyat Yogyakarta Pro-Penetapan di depan Puro Pakualaman, Ahad 25 Maret 2012, muncul spanduk bertulisan “Kami Siap Berpisah”. Tulisan itu menimbulkan berbagai tanggapan baik dari dalam keraton maupun masyarakat umum.
“Kalau memang rakyat Yogya maunya begitu (berpisah dari NKRI), mau tidak mau kami harus konsekuen (mendukung). Toh, kami juga mampu,” kata adik kandung Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X, GBPH Joyokusumo.
Seumpama pisah, menurut Joyokusumo, Yogyakarta bisa hidup dari sektor wisata, pendidikan, potensi tambang pasir besi di Kulonprogo dan aset tanah. Sumber pendapatan ini diragukan sanggup menutup biaya pengelolaan pemerintahan.
Putut mengatakan pendapatan asli daerah selama ini tak beranjak dari Rp 1 triliun. Sumbernya sangat kecil, yaitu retribusi. “Mau mensejahterakan rakyat pakai apa. Ada puluhan ribu pegawai negeri,” kata dia.
Menurut guru besar politik Universitas Gadjah Mada Profesor Dr. Ichlasul Amal, ketergantungan Yogyakarta terhadap subsidi pemerintah pusat paling besar dibanding daerah lain. Angka subsidinya mencapai Rp 6,7 triliun, sehingga ide pemisahan itu sangat mustahil. "Itu nanti apa malah tidak jadi bahan tertawaan?”
Menurut Ichlasul, dari segi strategi politik gagasan pemisahan sangat naif. “Saya kira Sultan juga tidak setuju dengan pemisahan itu. Bukan itu maksudnya penetapan," kata dia.
Adapun politikus PDI Perjuangan pendukung penetapan Youke Agung Indra Laksana menilai dukungan Keraton untuk memisahkan diri dari Indonesia saat ini momentumnya tepat. Tapi, dia mengingatkan, prinsip NKRI adalah prinsip utama yang dijaga PDI Perjuangan. “Niat memisahkan diri itu sebagai bentuk politik keraton menekan pusat,” ujar Ketua DPRD DIY ini.
Youke mengaku tak tahu apakah Yogyakarta mampu berdiri sendiri karena 40 persen APBD DIY berasal dari subsidi pemerintah pusat. Pada 2012 pemerintah pusat menggelontorkan dana untuk APBD DIY sebesar Rp 4,65 triliun.
Politikus Golkar yang propenetapan, Ahmad Subangi, mengatakan dukungan kerabat Keraton terhadap aspirasi memisahkan diri dari Indonesia merupakan pernyataan emosional. “Karena selama ini aspirasi itu ternyata masih tak didengar dan diselesaikan,” kata Subangi yang juga Ketua Komisi A DPRD DIY.
Sementara kerabat keraton Yogyakarta GBPH Prabukusumo mengatakan jika pembahasan RUUK tak kunjung selesai, pihaknya tak lantas akan menempuh jalan pemisahan diri. “Jangka panjang kami siapkan dengan mengangkat persoalan ini ke Mahkamah Internasional,” kata adik tiri Sultan ini.
PRIBADI WICAKSONO
Berita terkait
Cerita dari Kampung Arab Kini
25 hari lalu
Kampung Arab di Pekojan, Jakarta Pusat, makin redup. Warga keturunan Arab di sana pindah ke wilayah lain, terutama ke Condet, Jakarta Timur.
Baca SelengkapnyaBegini Antusiasme Ribuan Warga Ikuti Open House Sultan Hamengku Buwono X
28 hari lalu
Sekda DIY Beny Suharsono menyatakan open house Syawalan digelar Sultan HB X ini yang pertama kali diselenggarakan setelah 4 tahun absen gegara pandemi
Baca SelengkapnyaMenengok Sejarah 13 Maret sebagai Hari Jadi DIY dan Asal-usul Nama Yogyakarta
12 Maret 2024
Penetapan 13 Maret sebagai hari jadi Yogyakarta tersebut awal mulanya dikaitkan dengan Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755
Baca SelengkapnyaDI Yogyakarta Berulang Tahun ke-269, Tiga Lokasi Makam Pendiri Mataram Jadi Pusat Ziarah
8 Maret 2024
Tiga makam yang disambangi merupakan tempat disemayamkannya raja-raja Keraton Yogyakarta, para adipati Puro Pakualaman, serta leluhur Kerajaan Mataram
Baca SelengkapnyaKetua Komisi A DPRD DIY: Tidak Boleh Sweeping Rumah Makan Saat Ramadan
4 Maret 2024
Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto menegaskan tidak boleh ada sweeping rumah makan saat Ramadan. Begini penjelasannya.
Baca SelengkapnyaBadai Tropis Anggrek Gempur Gunungkidul, Ada 27 Kerusakan
20 Januari 2024
Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mencatat 27 kejadian kerusakan dampak Badai Tropis Anggrek yang terdeteksi di Samudera Hindia.
Baca SelengkapnyaYogyakarta Dilanda Hujan Lebat dan Angin Kencang, BMKG : Potensi Sama sampai Minggu
4 Januari 2024
BMKG menjelaskan perkiraan cuaca Yogyakarta dan sekitarnya hingga akhir pekan ini, penting diketahui wisatawan yang akan liburan ke sana.
Baca SelengkapnyaGunung Merapi Keluarkan Awan Panas, Sejumlah Desa Terkena Dampak
8 Desember 2023
Gunung Merapi di perbatasan antara Jawa Tengah dan Yogyakarta mengeluarkan awan panas guguran.
Baca SelengkapnyaKader PSI Ade Armando Dilaporkan ke Polisi Dijerat UU ITE, Begini Bunyi Pasal dan Ancaman Hukumannya
8 Desember 2023
Politikus PSI Ade Armando dipolisikan karena sebut politik dinasti di Yogyakarta. Ia dituduh langgar Pasal 28 UU ITE. Begini bunyi dan ancaman hukuman
Baca SelengkapnyaBegini Sejarah Panjang Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa
8 Desember 2023
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki sejarah panjang hingga memiliki otonomi khusus. Berikut penjelasannya.
Baca Selengkapnya