DPR Dukung Pembangunan Gedung Baru KPK

Reporter

Editor

Kamis, 1 Maret 2012 20:21 WIB

TEMPO/ Gunawan Wicaksono

TEMPO.CO, Jakarta- Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Benny Kabur Harman mendukung rencana Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membuat gedung baru. Benny menilai KPK memerlukan gedung baru tersebut untuk mendukung peningkatan kinerja DPR. "Pembangunan gedung itu sudah perlu dilakukan," kata Benny di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Kamis, 1 Maret 2012.

Menurut Benny, gedung KPK yang terletak di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan itu sebenarnya masih layak. Namun kapasitas gedung dinilai Benny sudah tidak layak bagi KPK yang cukup banyak. "Kalau gedung masih layak, tapi kapasitasnya sudah tidak cukup," ujar politisi Partai Demokrat itu.

Benny menyatakan DPR akan mempercepat proses pembahasan rencana itu agar kinerja KPK bisa lebih maksimal. "Akan segera kami bahas, tahun ini sudah bisa dimulai," kata Benny.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto berharap DPR segera membahas rencana KPK tersebut. Hal tersebut dikatakan Bambang karena KPK memerlukan tempat yang lebih luas untuk menampung semua pegawai KPK. "Sekarang kantor KPK ada di tiga tempat. Misalnya bagian sekretariat ada yang di kantor BUMN, dan ada juga di Pengadilan Tipikor," ujar Bambang.

Kebutuhan KPK itu disebut Bambang karena KPK juga berencana untuk menambah lagi jumlah tenaga pekerjanya. Dengan jumlah 700 pegawai, KPK dinilai Bambang masih membutuhkan tenaga baru lagi. "Idealnya KPK punya 1200 orang, tapi dengan jumlah (pegawai) saat ini saja sudah tidak mencukupi," kata Bambang.

Bambang menyatakan, pertimbangan pindah le gedung lain kurang efisien. Hal itu karena banyak hal yang harus dibenahi jika menggunakan gedung yang sudah jadi. "Kalau gedung baru rehabilitasinya bisa bermasalah, penyesuaian standar keamanannya juga sulit," Bambang menjelaskan.

KPK sendiri telah merencanakan pembangunan sebuah gedung untuk digunakan sebagai kantor baru. Gedung KPK yang ada saat ini dianggap sudah tidak mampu menampung kapasitas pegawainya yang mencapai 700 orang.

KPK juga berencana menambah sekitar 400 tenaga baru untuk memenuhi kebutuhan KPK dalam memberantas korupsi. Gedung itu mulai dibangun pada tahun 2012 ini.

DIMAS SIREGAR

Berita terkait

Mantan Pimpinan KPK Menilai Nurul Ghufron Layak Diberhentikan, Dianggap Insubordinasi Melawan Dewas KPK

10 hari lalu

Mantan Pimpinan KPK Menilai Nurul Ghufron Layak Diberhentikan, Dianggap Insubordinasi Melawan Dewas KPK

Mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto menganggap Nurul Ghufron tak penuhi syarat lagi sebagai pimpinan KPK. Insubordinasi melawan Dewas KPK.

Baca Selengkapnya

MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres, BW: Selamat Datang Kegelapan

24 hari lalu

MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres, BW: Selamat Datang Kegelapan

Anggota Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin, Bambang Widjojanto alias BW, merespons putusan MK yang menolak permohonan sengketa pilpres.

Baca Selengkapnya

MK Nilai Bansos Tak Beri Dampak Kemenangan Prabowo-Gibran, Tim Hukum Anies-Muhaimin Beri Tanggapan

25 hari lalu

MK Nilai Bansos Tak Beri Dampak Kemenangan Prabowo-Gibran, Tim Hukum Anies-Muhaimin Beri Tanggapan

MK menolak dalil yang diajukan pemohon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mengenai bansos berkaitan dengan perolehan suara Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Bambang Widjojanto Konfirmasi Kehadiran Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar di Sidang MK, Ini Alasannya

25 hari lalu

Bambang Widjojanto Konfirmasi Kehadiran Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar di Sidang MK, Ini Alasannya

Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) akan hadir dalam sidang putusan MK soal sengketa pilpres atau PHPU. Apa alasan kehadirannya?

Baca Selengkapnya

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Bambang Widjojanto: Ada Kejutan, 8 Hakim Konstitusi Diuji Kenegarawanannya

25 hari lalu

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Bambang Widjojanto: Ada Kejutan, 8 Hakim Konstitusi Diuji Kenegarawanannya

Pagi ini, Senin, 22 April 2024 putusan MK mengenai sengketa Pilpres 2024 atau PHPU akan dibacakan. "Ada kejutan," kata Bambang Widjojanto.

Baca Selengkapnya

Bambang Widjojanto Beri Respons Banjir Amicus Curiae dalam Sengketa Pilpres di MK

28 hari lalu

Bambang Widjojanto Beri Respons Banjir Amicus Curiae dalam Sengketa Pilpres di MK

Bambang Widjojanto tim hukum Anies-Muhaimin beri respons banjir amicus curiae ke MK dalam sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Tuntutan Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres, Siapa Saja yang Menyuarakan?

41 hari lalu

Tuntutan Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres, Siapa Saja yang Menyuarakan?

Siapa saja yang menyerukan Jokowi dihadirkan di sidang sengketa Pemilu 2024 yang digelar di MK? Berikut alasan mereka.

Baca Selengkapnya

Saling Singgung Status Tersangka di Sidang Sengketa Hasil Pilpres

42 hari lalu

Saling Singgung Status Tersangka di Sidang Sengketa Hasil Pilpres

Saling singgung soal status tersangka mewarnai jalannya sidang sengketa pilpres di MK. Bagaimana peristiwanya?

Baca Selengkapnya

Sederet Fakta Eddy Hiariej Jadi Ahli Kubu Prabowo-Gibran: Diprotes BW hingga Tinggalkan Ruang Sidang

42 hari lalu

Sederet Fakta Eddy Hiariej Jadi Ahli Kubu Prabowo-Gibran: Diprotes BW hingga Tinggalkan Ruang Sidang

Sidang sengketa pilpres di MK diwarnai aksi walkout dari BW saat Eddy Hiariej menjadi ahli kubu Prabowo-Gibran. Berikut sederet faktanya.

Baca Selengkapnya

Saat Yusril Singgung Balik Status Bambang Widjojanto di Sidang MK

42 hari lalu

Saat Yusril Singgung Balik Status Bambang Widjojanto di Sidang MK

Yusril Ihza Mahendra merespons Bambang Widjojanto alias BW yang mempertanyakan status ahli paslon 02 Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya