Kata Anggota DPR, Alphard Bukan Mobil Mewah

Reporter

Editor

Jumat, 18 November 2011 13:43 WIB

Jafar Hafsah. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, M. Jaffar Hafsah, mengaku tak bergaya hidup mewah seperti ditudingkan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jaffar mengaku "hanya" mengendarai sebuah Toyota Alphard keluaran tahun 2007. "Harganya hanya Rp 400 juta," ujar dia kepada wartawan di gedung MPR/DPR, Jumat 18 November 2011.

Beberapa hari lalu Ketua KPK Busyro Muqoddas menyoroti gaya hidup sejumlah anggota DPR yang menurutnya mewah. Gaya hidup hedonisme ini menurutnya merupakan cikal bakal pragmatisme dalam parlemen.

Jaffar sendiri mengaku menghimbau anggota fraksinya untuk hidup secara sederhana. Ia mengatakan, sebagai fraksi terbesar di DPR, Demokrat harus menjadi contoh bagi anggota dari fraksi lainnya. "Karena itu kami mengharapkan teman-teman dapat melaksanakan lebih hidup dengan penampilan sederhana," ujarnya.

Meski mengaku hanya mengendarai sebuah Toyota Alphard, Jaffar sendiri kerap terlihat menggunakan sebuah Toyota Land Cruiser keluaran tahun 2009. Sebagai informasi, Land Cruiser ini berharga sekitar Rp 2 miliar.

Toyota Alphard sendiri memang tampak menjadi mobil idola para anggota Dewan. Berbagai tipe Multi Purpose Vehicle Premium ini memang tampak berjajar di parkiran gedung MPR/DPR. Selain Jaffar, pengendara Alphard di DPR di antaranya Soetan Bhatugana, Angelina Sondakh, Fahri Hamzah, dan banyak lagi.

Harga Toyota Alphard saat ini berkisar Rp 700 juta untuk tipe 2.4 X hingga Rp 1 miliar untuk tipe 3.5 G.

FEBRIYAN


Berita terkait

Viral Surat DPR Dapat Rp 116 Juta untuk Uang Muka Beli Kendaraan

8 April 2020

Viral Surat DPR Dapat Rp 116 Juta untuk Uang Muka Beli Kendaraan

Beredar sebuah surat yang menyebutkan anggota DPR akan mendapat Rp 116 juta untuk uang muka membeli kendaraan.

Baca Selengkapnya

Baleg Mendapat Masukan 451 RUU Prolegnas DPR 2019-2024

4 Desember 2019

Baleg Mendapat Masukan 451 RUU Prolegnas DPR 2019-2024

DPR 2019-2024 menargetkan 135 UU disahkan.

Baca Selengkapnya

Mulan Jameela Hingga Hillary Brigita Anggota DPR, Berapa Gajinya?

2 Oktober 2019

Mulan Jameela Hingga Hillary Brigita Anggota DPR, Berapa Gajinya?

Gaji dan fasilitas yang diterima anggota DPR baru amat menggiurkan.

Baca Selengkapnya

Singgung Income, Jokowi Minta DPR Percepat Legislasi

26 Agustus 2019

Singgung Income, Jokowi Minta DPR Percepat Legislasi

Kata Jokowi, income anggota DPR lebih besar dari Menteri.

Baca Selengkapnya

Ketika Ketua Umum PSI Tanya 10 Anggota DPR Baik kepada Jurnalis

28 Agustus 2017

Ketika Ketua Umum PSI Tanya 10 Anggota DPR Baik kepada Jurnalis

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menanyakan 10 anggota DPR RI yang baik kepada para jurnalis.

Baca Selengkapnya

Ketua BURT Ingin Ruangan Anggota DPR Senyaman Hakim Konstitusi

19 Agustus 2017

Ketua BURT Ingin Ruangan Anggota DPR Senyaman Hakim Konstitusi

Anton Sihombing menilai ruangan anggota DPR sudah melebihi kapasitas.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md Sarankan Jokowi Menolak Pembangunan Gedung Baru DPR

15 Agustus 2017

Mahfud Md Sarankan Jokowi Menolak Pembangunan Gedung Baru DPR

Mahfud berujar, dalam berbagai lawatannya ke luar negeri, gedung parlemen Indonesia sudah jauh lebih layak dan terhitung fasilitasnya cukup mewah.

Baca Selengkapnya

DPR Minta Anggaran Rp 7,25 Triliun, Roy Salam: Tidak Rasional

15 Agustus 2017

DPR Minta Anggaran Rp 7,25 Triliun, Roy Salam: Tidak Rasional

Menurut Roy tren kenaikan anggaran menyebabkan deviasi APBN, yang kemudian menimbulkan defisit.

Baca Selengkapnya

Ini Penjelasan Fahri Hamzah Awal Mula Wacana Proyek Apartemen DPR

11 Agustus 2017

Ini Penjelasan Fahri Hamzah Awal Mula Wacana Proyek Apartemen DPR

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah menjelaskan awal mula munculnya wacana pembangunan gedung baru DPR di Taman Ria, Senayan.

Baca Selengkapnya

Alasan PUSaKO Minta Pemerintah Menolak Anggaran DPR 7,25 Triliun

11 Agustus 2017

Alasan PUSaKO Minta Pemerintah Menolak Anggaran DPR 7,25 Triliun

Menurut Direktur PUSaKO Feri Amsari, DPR tak layak mengajukan anggaran sebesar itu, karena selain prolegnas meleset, DPR juga sering menyerang KPK.

Baca Selengkapnya