TEMPO Interaktif, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku risi terhadap desakan untuk segera merombak (reshuffle) kabinet. Ia menyatakan kabinet akan dirombak bila ada alasan.
"Saya akan melakukan reshuffle manakala itu sungguh diperlukan, tidak perlu dipaksa-paksa harus minggu ini, minggu depan,” kata Presiden dalam pidato pembuka rapat kabinet di Kantor Presiden kemarin. “Mengharuskan presiden melakukan reshuffle, harus cepat dengan jadwal sendiri, itu sesuatu yang kurang logis," ia menambahkan.
Desakan untuk merombak kabinet bertiup kencang setelah Fraksi Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung usulan hak angket mafia pajak dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, dua pekan lalu. Sikap kedua anggota koalisi partai pendukung pemerintah itu berseberangan dengan sikap Partai Demokrat dan partai koalisi lainnya, yang menolak usulan hak angket.
Wacana perlunya reshuffle--bahkan menendang Golkar dan PKS dari koalisi--juga disuarakan oleh para politikus Demokrat. Analisis soal siapa menteri yang pantas dicopot dan siapa calon penggantinya pun berkembang.
Presiden menyatakan nama-nama menteri yang layak diganti dan nama calon penggantinya itu tidak bersumber darinya. Ia mengaku khawatir beredarnya nama-nama tersebut akan memunculkan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti saat kabinet akan dibentuk. Begitu nama yang diramaikan dan diunggulkan sebagian kalangan tidak dipilih menjadi menteri, datang pesan pendek ke telepon seluler Presiden, “Kenapa permainkan saya, mengapa berbohong,” kata Yudhoyono.
“Saya hanya menginginkan jangan sampai ada apa-apa karena beredarnya nama-nama itu,” ujarnya, “Karena memang saya sungguh tidak tahu. Dan yang jelas, nama-nama itu tidak berasal dari saya."
Politikus Demokrat, Marzuki Alie, membantah anggapan bahwa elite partainya mendikte Presiden soal perlunya reshuffle. Menurut Ketua DPR itu, berbagai suara yang muncul tersebut menunjukkan bahwa Demokrat merupakan partai yang dinamis. "Demokrat menyadari sepenuhnya bahwa masalah kabinet itu kewenangan presiden," kata Marzuki di Jakarta kemarin.
Meski reshuffle belum tentu bakal dilakukan Presiden, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto menyatakan Presiden terus mengevaluasi kinerja para menterinya. Hingga saat ini evaluasi tersebut belum rampung. "Presiden sudah bilang 10 hari ke depan akan evaluasi, kita tunggu saja dalam beberapa hari ke depan," katanya.
Ketua DPP PKS, Nasir Djamil, yakin jatah kursi menteri dari partainya di kabinet tak akan berkurang. "Pernyataan Pak Sudi (Sudi Silalahi, Menteri-Sekretaris Negara) kemarin kan sudah jelas, sekarang ini tak akan ada reshuffle," ujarnya seusai rapat Panitia Kerja Mafia Pajak dan Hukum di gedung DPR kemarin.
EKO ARI | BUNGA MANGGIASIH | FEBRIYAN | AHMAD RAFIQ | DWI WIYANA
"Saya akan melakukan reshuffle manakala itu sungguh diperlukan, tidak perlu dipaksa-paksa harus minggu ini, minggu depan,” kata Presiden dalam pidato pembuka rapat kabinet di Kantor Presiden kemarin. “Mengharuskan presiden melakukan reshuffle, harus cepat dengan jadwal sendiri, itu sesuatu yang kurang logis," ia menambahkan.
Desakan untuk merombak kabinet bertiup kencang setelah Fraksi Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung usulan hak angket mafia pajak dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, dua pekan lalu. Sikap kedua anggota koalisi partai pendukung pemerintah itu berseberangan dengan sikap Partai Demokrat dan partai koalisi lainnya, yang menolak usulan hak angket.
Wacana perlunya reshuffle--bahkan menendang Golkar dan PKS dari koalisi--juga disuarakan oleh para politikus Demokrat. Analisis soal siapa menteri yang pantas dicopot dan siapa calon penggantinya pun berkembang.
Presiden menyatakan nama-nama menteri yang layak diganti dan nama calon penggantinya itu tidak bersumber darinya. Ia mengaku khawatir beredarnya nama-nama tersebut akan memunculkan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti saat kabinet akan dibentuk. Begitu nama yang diramaikan dan diunggulkan sebagian kalangan tidak dipilih menjadi menteri, datang pesan pendek ke telepon seluler Presiden, “Kenapa permainkan saya, mengapa berbohong,” kata Yudhoyono.
“Saya hanya menginginkan jangan sampai ada apa-apa karena beredarnya nama-nama itu,” ujarnya, “Karena memang saya sungguh tidak tahu. Dan yang jelas, nama-nama itu tidak berasal dari saya."
Politikus Demokrat, Marzuki Alie, membantah anggapan bahwa elite partainya mendikte Presiden soal perlunya reshuffle. Menurut Ketua DPR itu, berbagai suara yang muncul tersebut menunjukkan bahwa Demokrat merupakan partai yang dinamis. "Demokrat menyadari sepenuhnya bahwa masalah kabinet itu kewenangan presiden," kata Marzuki di Jakarta kemarin.
Meski reshuffle belum tentu bakal dilakukan Presiden, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto menyatakan Presiden terus mengevaluasi kinerja para menterinya. Hingga saat ini evaluasi tersebut belum rampung. "Presiden sudah bilang 10 hari ke depan akan evaluasi, kita tunggu saja dalam beberapa hari ke depan," katanya.
Ketua DPP PKS, Nasir Djamil, yakin jatah kursi menteri dari partainya di kabinet tak akan berkurang. "Pernyataan Pak Sudi (Sudi Silalahi, Menteri-Sekretaris Negara) kemarin kan sudah jelas, sekarang ini tak akan ada reshuffle," ujarnya seusai rapat Panitia Kerja Mafia Pajak dan Hukum di gedung DPR kemarin.
EKO ARI | BUNGA MANGGIASIH | FEBRIYAN | AHMAD RAFIQ | DWI WIYANA
