INFO NASIONAL - Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo atau Bamsoet memberikan apresiasi atas pertemuan Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar - Mahfud, Arsjad Rasjid dengan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo - Gibran, Rosan Roeslani, saat open house di kediaman Rosan Roeslani.
Pertemuan keduanya diharapkan mampu menjembatani partai politik yang mendukung Prabowo, serta partai politik yang mendukung Ganjar untuk bersatu dan bergabung dalam pemerintahan kedepan.
Baca Juga:
"Akhirnya dua sahabat bersama kembali setelah beberapa lama berada dalam dua kubu yang berbeda. Saya berharap pertemuan keduanya bisa menjembatani dua kubu yang bertarung pada Pilpres 2024 lalu untuk bersatu dalam koalisi besar pemerintahan Presiden Prabowo," ujar Bamsoet, Kamis, 11 April 2024.
Bamsoet mengingatkan, di dalam dunia politik, politikus tidak boleh gampang terbawa perasaan. Karena menurutnya, politik ibarat sebuah 'permainan'. Ketika sebuah permainan usai, maka semua pemain harus kembali bersatu.
"Di dunia politik dikenal pameo no hard feeling. Jangan mudah sakit hati. Karena sesungguhnya 'politics is the games'. Kemenangan dan kekalahan merupakan bagian dari kehidupan setiap orang. Dalam politik kita bisa mati berkali-kali dan hidup berkali-kali," kata Bamsoet.
Ia berharap, dalam pemerintahan Prabowo kedepan, tidak ada partai politik yang menjadi oposisi. Semua partai politik yang bertarung pada Pemilu 2024 dan masuk di dalam parlemen bisa bergabung ke dalam koalisi pemerintahan agar pemerintahan bisa berjalan efektif.
"Sekali lagi saya menegaskan, mendukung penuh jika Presiden terpilih Prabowo Subianto merangkul semua partai politik untuk masuk dalam koalisi. Para pemimpin partai politik pun juga mau untuk bergabung dan menyatukan langkah dengan pemerintahan yang baru agar lebih mudah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.
Bamsoet mengatakan, Indonesia tidak mengenal oposisi karena demokrasi yang dianut adalah demokrasi gotong royong. Sistem presidensial yang dianut bangsa Indonesia pun tidak seperti negara-negara lain yang hanya ada dua partai besar, didalam dan diluar pemerintahan atau oposisi. Menurutnya, checks and balances dapat kita lakukan tanpa oposisi melalui mekanisme sistem hukum ketatanegaraan yang ada.
"Ini adalah momentum yang tepat untuk kita semua para elit politik mengakhiri dan menutup celah adu domba sesama anak bangsa atas nama demokrasi, namun mengancam keutuhan bangsa," ujar Bamsoet. (*)
