Tokoh Lintas Agama: 2011, Tahun Perlawanan Terhadap Kebohongan
Senin, 10 Januari 2011 15:08 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta - Berbagai tokoh lintas agama dan profesi berkumpul di gedung dakwah PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Senin 10 Januari 2011. Mereka menyerukan tahun 2011 sebagai tahun perlawanan terhadap kebohongan.
"Monster kerapuhan sedang mengelilingi negara kita. Moral, politik semuanya rapuh," ujar Buya Syafii Maarif dalam pernyataan publik tokoh lintas agama, yang berjudul "Pencanangan Tahun Perlawanan Terhadap Kebohongan: Pengkhianatan Harus Segera Dihentikan".
Menurutnya, berbagai diskusi untuk membahas permasalahan di Indonesia telah banyak dilakukan. Namun, lanjut Maarif, pemerintah tidak menggunakannya dan tidak menjadikan undang-undang sebagai acuan dalam memecahkan persoalan yang ada. "Indonesia bangsa besar, harus dihindari hal-hal yang dapat menyebabkan tindakan anarki."
Dalam pernyataan terbuka tokoh lintas agama tersebut juga dinyatakan bahwa pemerintah masih mengedepankan pencitraan dan bersikap berpura-pura. Pencitraan yang dimaksud, salah satunya adalah dalam upaya penegakan hukum dan HAM.
"Memberantas korupsi, menjaga lingkungan hidup beserta kekayaan, kantong kemiskinan masih sangat mudah ditemukan di mana-mana. Rakyat kecil tidak pernah merasakan keadilan dari pertumbuhan ekonomi," kata Romo Benny Soesatyo, Sekretaris Jenderal Konferensi Wali Gereja Indonesia.
Para tokoh lintas agama yang hadir dalam pernyataan terbuka tersebut antara lain Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin, Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Mgr Martinus Situmorang, Ketua Persatuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) Pendeta Andreas Yewangoe, Buya Syafii Maarif, Frans Magnis Suseno, Shalahudin Wahid, dan Bhikku Sri Pannyavaro. Turut hadir sederet aktivis seperti Haris Azhar dari KontraS, Anis Hidayah dari Migrant Care, Berry Furqan dari Walhi dan Tama Satrya Langkun (ICW).
RIRIN AGUSTIA
"Monster kerapuhan sedang mengelilingi negara kita. Moral, politik semuanya rapuh," ujar Buya Syafii Maarif dalam pernyataan publik tokoh lintas agama, yang berjudul "Pencanangan Tahun Perlawanan Terhadap Kebohongan: Pengkhianatan Harus Segera Dihentikan".
Menurutnya, berbagai diskusi untuk membahas permasalahan di Indonesia telah banyak dilakukan. Namun, lanjut Maarif, pemerintah tidak menggunakannya dan tidak menjadikan undang-undang sebagai acuan dalam memecahkan persoalan yang ada. "Indonesia bangsa besar, harus dihindari hal-hal yang dapat menyebabkan tindakan anarki."
Dalam pernyataan terbuka tokoh lintas agama tersebut juga dinyatakan bahwa pemerintah masih mengedepankan pencitraan dan bersikap berpura-pura. Pencitraan yang dimaksud, salah satunya adalah dalam upaya penegakan hukum dan HAM.
"Memberantas korupsi, menjaga lingkungan hidup beserta kekayaan, kantong kemiskinan masih sangat mudah ditemukan di mana-mana. Rakyat kecil tidak pernah merasakan keadilan dari pertumbuhan ekonomi," kata Romo Benny Soesatyo, Sekretaris Jenderal Konferensi Wali Gereja Indonesia.
Para tokoh lintas agama yang hadir dalam pernyataan terbuka tersebut antara lain Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin, Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Mgr Martinus Situmorang, Ketua Persatuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) Pendeta Andreas Yewangoe, Buya Syafii Maarif, Frans Magnis Suseno, Shalahudin Wahid, dan Bhikku Sri Pannyavaro. Turut hadir sederet aktivis seperti Haris Azhar dari KontraS, Anis Hidayah dari Migrant Care, Berry Furqan dari Walhi dan Tama Satrya Langkun (ICW).
RIRIN AGUSTIA
