TEMPO Interaktif, Jakarta - Penanggulangan bencana yang melibatkan bantuan TNI akan semakin mendapatkan kemudahan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Pertahanan dan TNI, akan menanggung seluruh biaya operasi penanggulangan bencana yang melibatkan TNI.
Langkah ini ditempuh BNPB lantaran selama ini sering ada keraguan dari pemerintah daerah yang wilayahnya terkena bencana jika ingin minta bantuan dari TNI. Keraguan muncul jika pemda setempat harus membiayai TNI, atau Polri, karena keduanya adalah unsur lembaga pusat.
"Karena selama ini jika kita harus menggerakan alutsista (alat utama sistem persenjataan TNI), tidak ada dana khusus," kata Kepala BNPB, Syamsul Maarif di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (6/1).
Pemerintah daerah, kata Syamsul, selama ini selalu mengalami kesulitan jika harus membiayai operasional TNI. Bukan karena pemda tersebut tidak memiliki dana, tapi disebabkan takut menyalahi ketentuan jika membiayai TNI.
Dengan adanya nota kesepahaman ini, diharapkan akan lebih banyak kemudahan bagi pemda untuk menggerakkan TNI dalam membantu penanganan bencana, termasuk soal anggaran. "Pemda tidak usah ragu lagi untuk meminta bantuan kepada Dandim atau Kapolres," kata dia.
Tak hanya kepada pemda, Syamsul juga mengatakan kepada TNI agar tidak ragu untuk mengerahkan bantuan ke daerah-daerah terkena bencana. Misal, mengirimkan pesawat untuk mengangkut personel TNI dan bahan-bahan logistik. "Biaya ditanggung (BNPB)," ujarnya.
Dengan adanya nota kesepahaman ini, pemda yang daerahnya terkena bencana juga bisa meminta bantuan yang sifatnya ekstrim, jika memang diperlukan. "Termasuk pengerahan sumber daya nasional melalui kementerian dan lembaga terkait," kata Syamsul.
BNPB, kata Syamsul, tidak akan membatasi jumlah dana bantuan operasi yang akan dikucurkan kepada TNI, atau Polri, selama dana itu relevan digunakan untuk bantuan penanggulangan bencana.
TNI menyambut baik nota kesepahaman ini, meski TNI sebenarnya sudah memiliki program operasi militer non perang, di antaranya penanganan bencana.
TNI akan selalu menjamin ketersediaan bantuan untuk penanganan bencana. Misalnya, menyediakan pangkalan udara dan pelabuhan yang diperlukan untuk mempermudah penyaluran bantuan ke daerah-daerah terkena bencana.
"Sehingga penanggulangan bencana bisa semakin sistematis, cepat, dan baik," kata Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono.
MAHARDIKA SATRIA HADI
