Satu Pleton Jaga Paser Jelang Putusan Mahkamah Konstitusi

Reporter

Editor

Jumat, 2 Juli 2010 09:59 WIB

TEMPO Interaktif, Balikpapan - Kepolisian Daerah Kalimantan Timur mengirimkan satu pleton pasukan tambahan jelang putusan Majelis Konstitusi atas putusan pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Paser.

Penambahan pasukan tersebut untuk antisipasi amuk massa yang dikhawatirkan terjadi di Paser. "Saya sudah kirimkan tambahan pasukan di Paser," kata Kepala Polda Kalimantan Timur, Inspektur Jenderal Mathius Salempang, Jumat (2/7).

Mathius mengkhawatirkan potensi konflik yang mungkin terjadi usai putusan hasil pemilu kada Kabupaten Paser dari MK. Potensi konflik mungkin terjadi diterima atau ditolaknya hasil pemilu kada Paser.“"Potensinya harus diantisipasi," paparnya.

Dua hari usai pemungutan suara Kabupaten Paser, terjadi kerusuhan massa. Ratusan warga kecewa dengan keunggulan sementara calon incumbent Ridwan Suwidi dengan merusak kantor Komisi Pemilihan Umum dan Kantor Pengawas Pemilu Kepala Daerah Paser.
Polisi dengan kekuatan 644 personil berhasil mengendalikan situasi keamanan Kabupaten Paser. Polisi telah menahan 15 tersangka seluruh tersangka yang satu diantaranya adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Paser sekaligus adik peserta Pemilu Kada yaitu Hudriansyah Syarkawie.

Tersangka kerusuhan Pemilu Kada Paser yakni Adi Suprayitno, Abdul Karim, Arsayad, Muhammad Taufik Hidayat, Roni, Dasep Suparto, Murdiansyah, Muhammad Arief Rahman, Muslimin, Hudriansyah Syarkawie, Zainal Arifin, Muhammad Hasan, dan Madda.

KPUD Paser, Kamis (10/6) melaksanakan pemungutan suara pemilihan umum kepala daerah setempat. Empat pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Paser memperebutkan suara 153 daftar pemilih tetap (DPT) warga.

Proses pemilu kada Paser diwarnai aksi saling lapor antar masing masing pasangan peserta. Tim sukses pasangan Yusransyah Syarkawie-Azhar Bahruddin telah melaporkan dugaan pemalsuan ijasah dipergunakan calon bupati Ridwan Suwidi.

Usai pemungutan suara, polisi mengumumkan status Ridwan Suwidi jadi tersangka kasus pemalsuan ijasah. Polisi sudah mengirimkan surat izin permintaan pemeriksaan pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Polda Kalimantan Timur mengambil alih penyidikan kasus ijasah palsu Ridwan Suwidi yang sebelumnya ditangani penyidik Polres Paser. Hampir setahun penanganan kasusnya belum ada perkembangan.

SG WIBISONO

Berita terkait

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

1 hari lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

1 hari lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

2 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

4 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

6 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

6 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

7 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

7 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

8 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

9 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya