Biaya Pengamanan Pilkada Jember Rp 5,5 Miliar  

Reporter

Editor

Jumat, 4 Juni 2010 17:37 WIB

TEMPO/Nita Dian
TEMPO Interaktif, JEMBER - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember menganggarkan dana Rp 5,5 miliar untuk pengamanan pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati yang akan berlangsung 7 Juli 2010 mendatang.

Anggota KPU Jember Hanan Kukuh Ratmono menjelaskan, biaya pengamanan merupakan bagian dari anggaran Pilkada yang berjumlah Rp 33 miliar. Dari total biaya pengamanan, kata Hanan, sebanyak Rp 4 miliar diserahkan pengelolaannya kepada Kepolisian Resor Jember. Sedangkan Rp 1,5 miliar dikelola KPU bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbanglinmas). ”Besarnya anggaran dengan pertimbangan Pilkada Jember akan berlangsung dua putaran,” katanya, Jum’at (4/6).

Hanan menambahkan, selain mengerahkan polisi, tugas pengaman juga dilakukan 7.888 personil Perlindungan Masyarakat (Linmas). Mereka akan menjaga tempat pemungutan suara (TPS). "Masing-masing TPS dijaga dua orang petugas Linmas," ujarnya. Selain itu, pengamanan juga dibantuk personil dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Kepala Bagian Operasional Polres Jember Komisaris Polisi Erik Hermawan mengatakan, jumlah polisi yang akan dikerahkan sebanyak 987 orang. Jumlah tersebut masih ditambah dua Satuan Setingkat Kompi (SSK) dari Polres Situbondo dan Brimob Kepolisian Wilayah Besuki. "Kerusuhan yang terjadi di Mojokerto kami jadikan patokan untuk melakukan pengamanan sehingga bisa dihindari segala kemungkinan yang bisa mengganggung jalannya Pilkada,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Bakesbanglinmas Edy Budi Susilo mengatakan, jumlah keseluruhan personil pengamanan yang dikerahkan lebih dari 10 ribu orang. Sebab, pengamanan juga melibatkan personil dari TNI dan sejumlah instansi pemerintah, seperti Dinas Perhubungan. "Untuk yang daerah yang dinilai rawan, pengamanannya melibatkan lebih banyak personel,” paparnya. MAHBUB DJUNAIDY.

Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya