TEMPO Interaktif, Jakarta:Departemen Perhubungan memrogramkan subsidi senilai Rp 190 miliar untuk sektor transportasi suhubungan dengan kompensasi kenaikan harga BBM tahun 2002. Dana tersebut dialokasikan untuk untuk bus besar dan sedang kelas ekonomi untuk trayek dalam kota di 20 kota besar. Tambahan subsidi operasi perintis dan administrasi proyek dan monitoring bidang transportasi. Hal ini dikemukakan Menteri Perhubungan Agum Gumelar di dalam jawabannya atas pertanyaan tertulis Komisi IV DPR RI di dalam Raker dengan Komisi IV di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (23/1) pagi. Daerah yang lebih dahulu menerima subsidi diantaranya adalah DKI Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Medan, Pekanbaru, Banda Aceh, Ambon, Jayapura dan Batam. Jumlah alokasi tersebut senilai Rp 178,191 miliar lebih. Sedang untuk alokasi yang kedua dan ketiga masing-masing senilai Rp 10.674 miliar lebih dan Rp 1, 133 miliar. Khusus untuk alokasi yang pertama, kata Agum, subsidi diberikan dengan ketentuan antara lain bagi operator yang menerima subsidi selisih harga BBM tidak diperbolehkan menaikkan tarif angkutan. Subsidi diberikan selama satu tahun terhadap operator bus sedang dan besar kelas ekonomi. Agum juga menjelaskan, jumlah subsidi BBM untuk setiap jenis kendaraan dihitung sebanyak hari operasi dengan nilai sebesar Rp 36.000 per bus per hari untuk bus besar dan Rp 24.000 per bus per hari untuk bus sedang. Dalam kesempatan itu Agum juga menyatakan pengalaman tahun 2001 bahwa dari 20 kota besar penerima subsidi, hanya Banda Aceh yang menerima. Namun, apabila alokasi anggaran untuk 2002 tidak digunakan karena Pemda lebih memilih menaikkan tarif dibandingkan dengan menerima subsidi, maka alokasi anggaran tersebut akan direalokasikan untuk kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat langsung bagi masyarakat. “Antara lain untuk pengadaan bus perintis, kapal perintis, pembangunan darmaga penyeberangan perintis, pembangunan jalan kereta api, rehabilitasi bandara-bandara perintis dan lainnya,” jelasnya. (Wuragil-Tempo News Room)