TEMPO Interaktif, Bandung:Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan mendapat tambahan tugas dari Menteri Dalam Negeri untuk menjadi Penjabat Bupati Kuningan sampai diputuskan pejabat definitifnya.”Karena bupati, wakil bupati, dan sekdanya maju (mencalonkan diri) sehingga terjadi kekosongan kekuasaan di sana,” katanya di Bandung, Selasa (5/8).Perintah itu diterimanya melalui radiogram dari Menteri untuk memangku tugas itu per tanggal 3 Agustus lalu. Namun, dengan alasan kesibukannya sebagai gubernur, Heryawan akan menunjuk pejabat eselon II di lingkungan Setda Provinsi Jawa Barat untuk menjadi pelaksana harian penjabat bupati, mewakilinya menjalankan tugas itu. Kamis (7/8) nanti dia akan mengantarkan sendiri pejabat itu ke Kuningan.Selain perintah itu, paparnya, Menteri juga memintanya menyerahkan dua surat keputusan yang isinya menunjuk Sekda Kabupaten Ciamis D Hidayat K dan Sekda Kota Banjar R Sodikin menjabat bupati dan wali kota masing-masing daerah itu. Keduanye menerima SK Mendagri yang berisi penunjukkan itu di Gedung Sate, Selasa (5/8).Sama seperti Kuningan, masing-masing kepala daerah di Kota Banjar dan Kaubapaten Ciamis maju mencalonkan diri kembali. Pada Undang-Undang Nomor 12/2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Pemerintahan Daerah, yang mewajibkan incumbent mundur.Ciamis misalnya, Bupati Engkon Komara mengundurkan diri karena mencalonkan diri kembali, sementara wakilnya, Dedi Sobandi, diberhentikan karena kasus korupsi. Sementara Banjar, pasangan wali kota dan wakilnya, Herman Sutrisno dan Akhmad Dimyati, maju kembali dalam pilkada.Kendati keputusan Mahkamah Konstitusi membatalkan keharusan itu, Heryawan mengatakan tidak serta merta diberlakukan. Putusan itu, lanjutnya, baru berlaku jika DPR telah melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 12/2008 sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. ”Sementara belum ada perubahan itu, incumbent harus mundur,” katanya.Ahmad Fikri